Dukung Swasembada Beras, Kementan Akan Alokasikan Anggaran Rp23,61 Triliun Tahun Depan

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran 23,61 triliun rupiah dari APBN 2025 untuk merealisasikan swasembada beras. Sayangnya, masalah efisiensi dan transparansi anggaran masih menjadi catatan di lembaga yang bertanggung jawab di sektor pertanian tersebut. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan pentingnya reformasi sektor pertanian demi mencapai efisiensi dan keberlanjutan dari setiap program kerja Kementan.

Dirinya menyoroti soal status laporan keuangan Kementan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023. Opini WDP diberikan BPK jika sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama bagi keberhasilan semua program strategis sektor pertanian.

"Saya berharap kementerian segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kembali ke jalur yang benar," ungkap Alex dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (4/12).

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurunkan opini Laporan Keuangan (LK) Kementan pada 2023 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2022.

BPK mengatakan penurunan opini dari WTP pada 2022 menjadi WDP di Kementan disebabkan oleh beberapa permasalahan material yang mempengaruhi laporan keuangan, di antaranya adalah belanja barang tidak diyakini kewajaran/keterjadiannya sebesar 242,65 miliar rupiah, dan pemborosan keuangan negara atas belanja barang yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar 1,85 miliar rupiah.

Pada November lalu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RImelakukan penelaahan dan uji petik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementan Tahun Anggaran 2023.

Kementan mengusulkan alokasi anggaran pada 2025 sebesar 23,61 triliun rupiah diprioritaskan untuk mendukung program swasembada beras. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12), mengatakan alokasi itu demi mewujudkan swasembada pangan, terutama beras dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Anggaran sebesar 23,61 triliun rupiah itu, tuturnya, akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851 ribu hektare, cetak sawah baru seluas 225 ribu hektare, pompanisasi untuk lahan tadah hujan seluas 500 ribu hektare, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian PU seluas 300 ribu hektare, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit yang luasnya mencapai 300 ribu hektare.

Selain itu, Kementan juga mengalokasikan anggaran sebesar 413,67 miliar rupiah untuk mendukung program Pangan Bergizi. Alokasi anggaran ini diturunkan dalam bentuk bantuan benih sayuran dan buah, ubi jalar, dan ayam petelur sejumlah 600 ribu ekor untuk kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi di 2.500 desa.

Kurangi Impor

Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, berharap anggaran besar di sektor pertanian bisa mengakhiri impor pangan yang masif dalam dua tahun terakhir.

Dia juga berharap puluhan triliun anggaran swasembada beras Kementan itu memberi manfaat nyata kepada petani selaku produsen pangan. Selain mengurangi impor, pemerintah juga harus pastikan meningkatkan pendapatan petani.