BGN Sebut Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Jawa Rata-rata Rp10.000 Per Porsi

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.