Calon Kepala Daerah Terpilih Harus Berjiwa Negarawan

YOGYAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan kepada seluruh calon kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 agar berjiwa negarawan dan mengutamakan kepenting­an rakyat daripada kepentingan diri sendiri dan kroni.

“Kita ingin ada ekosistem politik baru, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan, semua harus men-declare selesai dengan dirinya,” kata Haedar dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu (27/11).

Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang menyangkut materi, menurut dia, bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya, terlebih jika banyak utang yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.

Padahal, lanjut Haedar, dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera.

Oleh karena itu, dia me­ngatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good and clean government.

Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah seba­gai bentuk otonomi, menurut dia, jangan sampai untuk penyalahgunaan sumber daya alam, termasuk juga APBN.

“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat,” katanya.

Haedar percaya bahwa masih ada kepala daerah yang menjadi teladan dalam memimpin daerah sesuai dengan semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan dan pahlawan di daerah masing-masing.

Ia berharap Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan adil serta bermartabat, sekaligus bersih dari segala campur ta­ngan lembaga atau siapa pun.

Berdaulatnya penyelengga­raan pilkada, dia mengharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural.

Ketum PP Muhammadiyah meminta Pilkada Serentak 2024 menjadi akhir dari perilaku institusi, lembaga, atau siapa pun yang berlaku curang sehingga mengurangi kedaulatan pemilu.

KPU beserta Bawaslu, kata Haedar, mampu meng­awal proses pemungutan, penghitungan, hingga proses akhir sehingga tidak ada masalah ­serius, terlebih masalah penyalahguna­an atau penyimpangan.  Ant/S-2