Pemerintah Targetkan Indeks Ketahanan Pangan Naik Jadi 80,72 di Tahun 2029

Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan indeks ketahanan pangan nasional dari 76,20 pada 2024 naik menjadi 80,72 pada 2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat.

"Target utama pemerintah adalah meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 76,20 di 2024 menjadi 80,72 di 2029," kata Deputi Bidang Tata Usaha dan Distribusi Kementerian Koordinator Pangan Tatang Yuliono di Jakarta, Selasa.

Tatang menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar internasional bertema “Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration from Food Sovereignty to Good Neighbour” yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah juga berkomitmen menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 7,21 persen pada 2024 menjadi 4,41 persen pada 2029 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Langkah strategis lain yang dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk sejumlah komoditas utama, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula.

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mengejar swasembada pangan. Meski begitu, dia menyebut bahwa terdapat sejumlah tantangan antara lain peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,1 persen per tahun, degradasi kualitas lahan dan usia kaum tani yang menua, di mana 70 persen petani berusia lebih dari 43 tahun.

Dia juga menyebutkan bahwa tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah sampah makanan (food waste).

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang berjudul Food Waste Index 2021 total sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun. Nilai tersebut menempati posisi empat terbesar setelah China, India, dan Nigeria.

"Presiden Prabowo Subianto menyadari benar berbagai tantangan itu dan karenanya dalam pidato pelantikan menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada energi dan pangan dalam waktu empat tahun ke depan," ucap Tantang.

Menurutnya, hal itu yang mendasari terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membawahi empat kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dua badan yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Korea Selatan Park Soo-Deok mengatakan pihaknya siap mengembangkan kerja sama di sektor pertanian untuk mendukung target swasembada pangan Indonesia.

Kedua negara, sebutnya, telah menjalin begitu banyak kerjasama di berbagai bidang, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan people to people contact sejak hubungan diplomatik dimulai di era 1970an.

Di tempat yang sama, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati, mengatakan bahwa Indonesia juga memasang target di tahun 2045 memiliki sektor pertanian yang kompetitif, inovatif, dan tangguh.

"Sektor pertanian pada masa itu juga diharapkan mendukung sistem agrifood yang dinamis yang menyediakan pola makan sehat bagi semua orang, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan," kata Vivi.

Untuk mencapai target ini, diperlukan sistem dan tata kelola pangan yang tangguh di tingkat regional dan lokal, keragaman dalam produksi dan konsumsi, serta logistik sistem pangan, pola makan yang sehat membentuk makanan yang beragam, dan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi.

Vivi menilai dengan kerja sama kepada Korea Selatan akan dapat mendorong berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai target swasembada pangan.