Sekda: Bangun Perekonomian Kota Berkelanjutan

JAKARTA – Dalam proses transformasi menjadi Kota Global yang kompetitif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, dan investasi berkelanjutan. “Untuk mencapainya, kita menghadapi tantangan seperti digitalisasi, perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, kepadatan penduduk, kemacetan, polusi udara, banjir, rob, penurunan tanah, persampahan, dan akses air bersih yang kurang,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali.

Dia menyatakan ini saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta, di Hotel Ritz Carlton, Kamis (14/11). Maka dari itu, Pemprov Jakarta terus menjalankan berbagai program pembangunan infrastruktur. Ada Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), transformasi digital, pengendalian banjir, pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS), hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sedangkan pelatihan Hipmi, menurut Sekda, bertujuan untuk mempersiapkan generasi pengusaha muda yang adaptif dan relevan terhadap pembangunan berkelanjutan. “Saya menyambut baik kegiatan Diklatda Hipmi Jaya. Jakarta harus mempersiapkan diri menjadi kota berstandar internasional. Dia harus mampu menarik investasi dan mendukung pengembangan perekonomian,” ujar Sekda.

Marullah juga menilai, peran pengusaha muda menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ini melalui inovasi dan jiwa kewirausahaannya. Marullah berharap, para katalisator muda HIPMI Jaya dapat menjadi mitra dalam menciptakan perekonomian kota yang maju, merata, dan berkelanjutan.

“Selamat mengikuti Diklatda. Semoga kegiatan ini member kemudahan atas upaya kita dalam memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Jakarta,” pungkasnya.

Rombak Jabatan

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai perombakan pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antarbirokrasi. Selain itu, perombakan jabatan juga sebagai upaya mendukung status Jakarta dalam masa transisi menjadi kota global.

Dia sangat mendukung perombakan. Ini bisa mengakselerasi Jakarta. “Selama ini Pemprov berjalan lambat. Rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politik,” tutur Trubus. Reformasi birokrasi yang lalu berjalan lambat sekali dan kebanyakan bersifat politik. “Kini Jakarta sudah berstatus DKJ. Maka, semua mesti dirombak,” usul Trubus.

Akademisi Universitas Trisakti ini juga melihat pelantikan 305 pejabat Pemprov oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi sudah melewati pertimbangan matang. Mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lelet dan kurang optimal memang harus diganti.