AS dan Indonesia Sepakat Perkuat Pertahanan Bilateral

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan Presiden RI, Prabowo Subianto, saat bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (12/11), menegaskan komitmen kedua negara dalam kerja sama di bidang pertahanan.

 “Presiden Biden dan Presiden Subianto berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pertahanan bilateral, menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap keamanan dan stabilitas regional, dan menekankan pentingnya pengaturan kerja sama pertahanan yang disepakati pada 2023,” dalam keterangan yang dilansir oleh Gedung Putih di laman whitehouse.gov, yang dikutip di Jakarta, Rabu (13/11).

Kedua pemimpin berjanji untuk bekerja sama dalam memperkuat kemampuan keamanan maritim dan memerangi kegiatan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta penangkapan ikan yang terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional. Kedua pemimpin juga menyambut baik kerja sama yang berkelanjutan di bidang pertahanan dan modernisasi militer dengan cara menegakkan ketentuan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional secara konsisten.

Biden pada kesempatan itu memuji Indonesia yang berhasil menjadi tuan rumah latihan Super Garuda Shield tahun 2024 dan potensi perluasan latihan multilateral yang baru-baru ini melibatkan delapan negara mitra lainnya, dua belas negara pengamat, dan lebih dari 6.000 personel, yang bertujuan meningkatkan kemampuan keamanan kolektif agar lebih siap menghadapi tantangan lanskap global yang semakin kompleks.

Kedua pemimpin juga menegaskan kembali niat mereka untuk mengadakan Dialog Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Pejabat Senior AS-Indonesia yang ke-2, Dialog Keamanan AS-Indonesia (IUSSD) ke-21, dan Diskusi Pertahanan Bilateral AS dan Indonesia (USIBDD), sebelum akhir kuartal pertama tahun 2025. Untuk kerja sama di sektor maritim, kedua pemimpin menyambut baik pembentukan Pusat Pelatihan Maritim “Anambas” Bakamla, yang didanai AS di Batam tahun ini.

Keduanya juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelenggarakan dialog maritim dan bermaksud menjajaki bidang diskusi baru, termasuk kerja sama dalam ekonomi maritim berkelanjutan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Selain itu, para pemimpin berjanji menjajaki pembentukan jaringan alumni pertahanan untuk memperkuat ikatan kerja sama pertahanan.

Kutuk Terorisme dan Ekstremisme

Sementara itu, mengenai upaya penanganan terorisme, kedua Kepala Negara mengutuk terorisme dan ekstremisme kekerasan dalam segala bentuknya dan berkomitmen untuk bekerja sama mencegah dan melawan terorisme.

Para pemimpin memuji kerja sama yang sudah berjalan lama dan sukses dalam melawan terorisme dan menyambut baik pembaruan Nota Kesepahaman AS-Indonesia mengenai kontraterorisme hingga tahun 2027 sebagai bagian dari upaya penanganan terorisme. Biden dalam pertemuan itu juga memberi lampu hijau kepada Indonesia yang saat ini tengah mengajukan aksesi jadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

 “Presiden Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi ke OECD yang menyediakan jalur menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas tinggi melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab,” sebut pernyataan Gedung Putih.

 Menanggapi pertemuan tersebut, pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan pertemuan Biden dan Prabowo sebatas pertemuan seremonial, mengingat masa kepresidenan Biden akan segera berakhir dan digantikan oleh Donald Trump awal tahun depan. “Kebijakan luar negeri AS di bawah Trump nanti akan sangat berbeda, mengingat gagasan Trump untuk lebih proteksionis akan berdampak pada dinamika perang dagang Tiongkok- AS.

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia, utamanya di Asia Tenggara memainkan peran strategis sebagai negara yang menjadi sasaran investasi Tiongkok. Tentu hal ini akan direspons secara serius oleh pemerintahan Trump,” jelas Adhi.

Menurut Adhi, jika Indonesia menginginkan kerja sama yang lebih strategis dengan AS, harus memperhatikan konsekuensinya dengan mengurangi intensitas dengan Tiongkok. “Kebijakan Luar Negeri Indonesia tidak bisa selamanya berpedoman ‘netral’ dengan doktrin bebas aktif.

Indonesia akan dipandang sebagai negara oportunis yang tidak mau bersikap dengan tegas. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus betul-betul hati-hati dan mempertimbangkan betul ke mana Indonesia akan berpihak,” kata Adhi. Jika kepentingan strategis Indonesia adalah kerja sama pertahanan, harus bisa dipastikan hubungan Indonesia- Tiongkok tidak sampai membahayakan kepentingan nasional Indonesia-AS.