Trump Tuntut Senat Abaikan Pemungutan Suara untuk Tetapkan Kabinet

WASHINGTON – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pada Minggu (10/11), menuntut agar anggota parlemen Partai Republik mengizinkannya menunjuk pejabat penting tanpa pemungutan suara konfirmasi Senat, dengan tujuan untuk memblokir kekuasaan yang tersisa yang dimiliki Partai Demokrat untuk menghalangi pemerintahannya.

Dikutip dari The Straits Times, para senator Republik sedang dalam proses memilih pemimpin berikutnya, yang akan memegang kekuasaan signifikan pada Januari setelah partai tersebut merebut kembali kendali Majelis Tinggi dari Demokrat, meskipun dengan mayoritas tipis.

 Berdasarkan Konstitusi AS, Senat harus memberikan suara untuk menyetujui nominasi yang diajukan oleh Presiden untuk posisi eksekutif senior, seperti jabatan kabinet, dan pengangkatan hakim.

Namun, sebuah klausul konstitusional memperbolehkan Presiden untuk mengabaikan pemungutan suara Senat jika DPR sedang dalam masa reses panjang. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan cabang legislatif terhadap Presiden, Senat biasanya menggunakan manuver parlementer untuk menghindari memasuki masa reses yang cukup panjang.

Harus Disetujui

Namun pada 10 November, Trump mengatakan di media sosial bahwa “setiap senator Republik yang ingin menduduki posisi kepemimpinan yang didambakan di Senat Amerika Serikat harus menyetujui Pengangkatan pada Masa Reses”.

 “Kadang-kadang pemungutan suara bisa memakan waktu dua tahun atau lebih. Inilah yang mereka lakukan empat tahun lalu, dan kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi lagi,” katanya, merujuk pada masa jabatan pertamanya. Ketiga senator yang mencalonkan diri menjadi pemimpin Partai Republik di DPR semuanya mengeluarkan pernyataan dengan tingkat dukungan yang berbeda-beda terhadap apa yang disebut pengangkatan saat reses.

“Setuju 100 persen. Saya akan melakukan apa pun agar nominasi Anda dapat lolos secepat mungkin,” jawab Rick Scott dari Florida, yang telah memperoleh dukungan dari beberapa sekutu dekat Trump, termasuk miliarder Elon Musk dan Vivek Ramaswamy.

“Kita mesti bertindak cepat dan tegas untuk segera menempatkan para calon Presiden di posisinya, dan semua opsi sudah tersedia untuk mewujudkannya, termasuk penunjukan saat reses,” imbuh John Thune dari South Dakota, yang saat ini merupakan Senator Republik nomor 2. Sedangkan John Cornyn dari Texas mengatakan “tidak dapat diterima jika Senat D memblokir” penunjukan Kabinet Trump. “Jika mereka melakukannya, kami akan tetap bersidang, termasuk di akhir pekan, sampai mereka mengalah. 

Selain itu, Konstitusi secara tegas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat penunjukan saat reses,” tambahnya. Trump juga meminta Senat untuk menghentikan nominasi peradilan yang tertunda.

 “Tidak ada Hakim yang boleh disetujui selama periode waktu ini karena Demokrat ingin memaksakan Hakim mereka sementara Republik memperebutkan kepemimpinan. Ini tidak dapat diterima,” katanya. Partai Demokrat telah mengendalikan Senat secara ketat sepanjang masa jabatan Presiden Joe Biden, di mana mereka melengserkan ratusan hakim federal, dalam upaya mengimbangi gelombang besar konservatif yang diangkat oleh Trump selama masa jabatan pertamanya. Senat berikutnya akan dilantik pada awal Januari.