Kota Bogor Perkuat 'Desk' Pilkada 2024

BOGOR - Komponen Penyelenggara Pemilu 2024 terdiri dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat Desk Pilkada 2024.

Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, pekan lalu, menyebutkan ada 10 poin yang diperkuat mulai dari logistik, keamanan, tempat pemungutan suara (TPS), petugas pemungutan suara (PPS), kesehatan, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN). "Semua kita bahas dan sepakati. Poin-poin penting yang harus kita sampaikan kepada warga bahwa Kota Bogor siap sejauh ini," kata Hery.

Mengenai kesiapan logistik, Hery minta semua pihak memastikan seluruh logistik seperti kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, dan alat tulis tersedia. JIka sudah siap segera didistribusikan ke setiap TPS tepat waktu.

Dari total 1.530 TPS Kota Bogor, Hery ingin seluruhnya berdiri di lokasi yang strategis, mudah diakses, dan memadai untuk jumlah pemilih. "Mohon disampaikan mitigasi dan rencana kontingensi untuk TPS yang terkategori rawan bencana. Sebab belakangan mulai turun hujan dan puncaknya saat pencoblosan. "Semua perlu terus berkoordinasi dengan BPBD," ujarnya.

Selain itu, Hery menekankan pentingnya kesiapan PPS, sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk itu, KPU, Diskominfo, dan camat harus melakukan upaya sosialisasi yang massif. Mereka perlu menjangkau semua segmen pemilih agar menggunakan hak suaranya pada tanggal 27 November.

Selanjutnya, kesiapan sistem penghitungan suara. Hery minta semua memastikan bahwa sistem penghitungan suara siap dan andal. Dengan demikian, hasil pemilu dapat dihitung dan dilaporkan dengan akurat.

Sementara itu, anggota KPU Depok, Achmad Firdaus, menyatakan debat pasangan calon kepala daerah sebagai upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Debat Minggu (3/11) malam berjalan lancar.

DPR Awasi

Sementara itu, DPRD Kota Bogor siap menjaga kondusivitas Pilkada 2024, termasuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Anggota Komisi I DPRD Anna Mariam Fadillah menyatakan, dari sisi kelembagaan, dewan mendukung anggaran dan pengawasan.

Bahkan, kata dia, isu terkait netralitas ASN selalu dibahas dalam rapat kerja yang digelar Komisi I dengan mitra kerja, KPU, serta Bawaslu. Anna berharap pegawai pemerintah non-ASN seperti karyawan BUMD, lembaga dan badan lain juga bisa menjaga netralitas. Jangan menunjukkan keberpihakan baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

"Memang bukan cuma ASN, tapi pegawai di bawah Pemkot Bogor jelas sama aturannya. Mereka tidak boleh memihak pasangan tertentu. Bila menemukan kasus di lapangan, kami akan melaporkan untuk bisa ditindak," ujarnya, Minggu.

Di samping itu, Anna menambahkan, dewan berharap angka partisipasi Pilkada 2024 di Kota Bogor bisa meningkat. Salah satunya dengan perbaikan sistem penggunaan hak pilih bagi pasien di rumah sakit. wid/Ant/G-1