Sejumlah Fasilitas Dibangun di Area Hunian ASN IKN

SAMARINDA - Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur (Kaltim) memulai pengerjaan pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur, seperti sekolah, pasar,dan puskesmas di sekitar hunian aparatur sipil negara (ASN) pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Penandatanganan kontrak bersama rekanan ini menandai dimulainya pembangunan infrastruktur penting bagi hunian ASN di IKN," kata Kepala BPPW Kaltim, Rozali Indra Saputra, saat dihubungi di Samarinda, Kamis (31/10).

Seperti dikutip dari Antara, Indra menyatakan penandatanganan kontrak ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada 22 Oktober 2024.

"Keberadaan sekolah, pasar,dan puskesmas akan melengkapi fasilitas yang ada di Nusantara, meningkatkan kenyamanandan mewujudkan prasarana yang memadai bagi masyarakat," ujar Indra.

Indra menambahkan pasar dan puskesmas merupakan satu-satunya dan pertama dibangun di KIPP IKN. Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya menyediakan prasarana yang tepat mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyedia jasa yang membangun infrastruktur tersebut adalah kontraktor pelaksana PT Abipraya -SBS KSO dan Manajemen Konstruksi PT Adhicipta Engineering Consultant, PT LPPSLH Konsultan dan PT Bina Karya (Persero) KSO. Indra menjelaskaninfrastruktur tersebut nantinya semakin melengkapi fasilitas yang ada di Nusantara.

Arsitektur Bangunan

Indra menekankan pembangunan infrastruktur di IKN akan mengutamakan identitas Indonesia dalam arsitekturnya."Niat kita tetap mengandalkan identitas Indonesia, karena ini Nusantara. Ini tecermin di arsitektural bangunan. Ada beberapa arahan detail juga terkait utilitas yang harus modern," ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPPW Kaltim berkomitmen untuk menuntaskan paket-paket pekerjaan di IKN dengan segera, termasuk pembangunan sekolah, pasar, dan puskesmas ini.

"Kami berharap semua pihak yang terlibat dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu. BPPW Kaltim akan terus mengawasi dan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan standar yang ditetapkan," kataIndra.

Pembangunan infrastruktur di IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur."IKN dirancang sebagai kota cerdas, berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan," ujarIndra.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN),Nusron Wahid, menjelaskan lahan seluas 2.086 hektare di wilayah IKN tidak bermasalah atau sengketa, melainkan masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.

"Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan diambil alih," kata Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Nusron menjelaskan dari luas 2.806 hektare itu ada sebagian lahan yang ditempati penduduk. Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis, akan dikelola oleh Bank Tanah.