Cermati Polarisasi Pilkada Jakarta

JAKARTA - Berbagai langkah dilakukan gunamengantisipasi polarisasi, politik SARA, hingga politik uang dalam Pilkada Jakarta 2024. "Pemkot Jakut bersama forum komunikasi pimpinan kota telah mengantisipasi polarisasi akibat pilkada," ungkap Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, yang dipantau Rabu. Dia juga mengajak warga dan partai politik supaya menjaga kedamaian.

"Jangan sampai terjadi konflik akibat pilkada," tandas Ali Maulana. Ali menyebut upaya yang dilakukan antara lain mendeklarasikan Pilkada Damai 2024. Ini sebagai bentuk komitmen kelancaran perhelatan politik lima tahunan tersebut.

Deklarasi merupakan bentuk komitmen terhadap kelancaran Pilkada Tahun 2024 di Jakarta Utara. "Deklarasi menjadi momentum dalam menciptakan suasana pilkada yang damai, aman, nyaman, dan bahagia," ujarnya. Menurut Ali, deklarasi damai sebagai komitmen agar jangan ada lagi pelanggaran atau mendiamkan jika terjadi pelanggaran pemilu.

Dia mengakui, Jakarta Utara memang heterogen karena semua suku dan beragam etnis ada. Selain itu, terjadi juga kesenjangan antara kaya dan miskin. Ini menjadi tantangan tersendiri. Sejauh ini memang belum terjadi aksi yang dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan akibat SARA dalam tahapan kampanye.

"Meski begitu, kami tetap waspada untuk mengantisipasi," tandasnya. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara juga berupaya mengantisipasi polarisasi hingga persoalan suku agama ras dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Dalam indeks kerawanan pemilu, Bawaslu Jakarta Utara menilai yang potensial, antara lain terkait SARA dan politik uang," tambah anggota Bawaslu Jakarta Utara, Mohamad Sobirin.