Korsel Kecam Ratifikasi Perjanjian Pertahanan Russia-Korut

SEOUL - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (25/10) telah menyuarakan kekhawatiran yang amat serius setelah Russia mengambil langkah untuk meratifikasi perjanjian pertahanannya dengan Korut, dan kembali mendesak Moskwa untuk menghentikan kerja sama ilegalnya dengan Pyongyang.

Sebelumnya pada Kamis (24/10), anggota parlemen Russia memberikan suara bulat untuk meratifikasi perjanjian pertahanan dengan Korut yang salah satu inti perjanjiannya akan menyediakan bantuan timbal balik jika salah satu pihak menghadapi agresi.

Korsel dan Amerika Serikat (AS) sebelumnya pun telah mengklaim bahwa Korut telah mengirimkan senjata dalam jumlah besar ke Russia dan kini ribuan tentara Korut sedang berlatih di Russia. Sementara Ukraina pekan ini mengatakan bahwa tentara Korut tersebut telah tiba di zona tempur di wilayah perbatasan Kursk Russia. Baik Korut maupun Russia membantah pengerahan tentara tersebut.

"Seoul menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas ratifikasi Russia atas perjanjian Russia-Korut di tengah terus berlanjutnya pengerahan pasukan Korut ke Russia," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam sebuah pernyataan seraya menambahkan bahwa pemerintah Korsel sangat mendesak penarikan segera pasukan Korut dan penghentian kerja sama ilegal tersebut.

"Pemerintah akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk menanggapi dengan tegas kerja sama militer antara Russia dan Korut, dan mengambil tindakan yang tepat seiring dengan kemajuan kerja sama militer mereka," kata kementerian itu.

Menanggapi kecaman dari Korsel, Presiden Russia, Vladimir Putin, mengatakan dalam sebuah sesi wawancara yang disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat bahwa terserah kepada Moskwa bagaimana mereka menggunakan klausul perjanjian bantuan militer timbal balik.

"Tindakan apa yang akan kami lakukan dengan klausul ini, itu masih dipertanyakan. Kami tetap berhubungan dengan teman-teman Korut kami," kata Putin. "Saya bermaksud mengatakan bahwa ini adalah keputusan berdaulat kami, apakah kami menggunakan sesuatu atau tidak, di mana, bagaimana, apakah kami membutuhkan ini, atau kami, misalnya, hanya melakukan beberapa latihan, pelatihan, berbagi pengalaman, itu adalah urusan kami," imbuh dia.

Salah satu perwakilan Korut di PBB mengatakan pada Komite Pertama Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional di Majelis Umum PBB bahwa negaranya tidak mengirimkan senjata atau tentara untuk membantu Moskwa. "Klaim dari Korsel dan pihak lainnya tidak lebih dari rumor tak berdasar yang bertujuan untuk menodai citra Korut," kata Rim Mu Song. "Ini adalah kampanye busuk lain yang dirancang oleh Ukraina untuk mendapatkan lebih banyak persenjataan dan dukungan keuangan dari AS dan negara-negara Barat," imbuh dia.

Provokasi Global

Pada Kamis lalu, Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol, menyebut pengerahan tentara Korut ke Russia itu sebagai provokasi yang mengancam keamanan global di luar Semenanjung Korea dan Eropa. Pernyataan Presiden Yoon itu disampaikan usai ia melakukan pembicaraan dengan Presiden Polandia, Andrzej Duda.

Seoul diketahui telah menjual miliaran dollar tank, howitzer, pesawat tempur, dan peluncur roket ke Polandia, sebuah negara yang meryupakan sekutu utama Kyiv. Pada Juni lalu, Korsel telah menyetujui transfer pengetahuan yang diperlukan untuk membangun tank K2 ke Polandia, yang menurut para ahli bisa menjadi langkah kunci menuju produksi tank di Ukraina.

Sementara itu media pemerintah Korut melaporkan bahwa pada Jumat, Pyongyang telah mengadopsi lagu kebangsaan baru dan langkah ini dinilai oleh para ahli sebagai upaya untuk memperkuat penegasan pemimpin Korut, Kim Jong-un, untuk mendefinisikan negaranya sebagai negara yang sepenuhnya terpisah dari, dan berkonflik dengan Korsel.

Korut mengubah konstitusinya untuk mendefinisikan Korsel sebagai negara yang bermusuhan dan pekan lalu meledakkan jalan raya dan jalur kereta yang pernah menghubungkan kedua negara.AFP/I-1