Kandidat Bakal Terapkan Pemerintahan Terbuka

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta perlu menerapkan open government atau pemerintahan terbuka. Janji ini disampaikan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung. Isu pemerintahan terbuka bakal menjadi salah satu materi debat kedua Pilkada Jakarta.

Debat kedua para calon gubernur dan wakil dalam Pilkada Jakarta akan diselenggarakan, Minggu (27/10). "Kami telah menyiapkan gagasan pemerintahan terbuka yang merupakan poin ketiga dari program untuk debat kedua Pemilihan Kepala Daerah Jakarta," tutur Pramono, Rabu (23/10). Menurutnya, poin pertama adalah "Jakarta Funding." Poin kedua tentang Transjabodetabek, dan terakhir open government. Pramono mengatakan ini saat berkampanye di kawasan Pluit, Jakarta utara.

Pramono menjelaskan, sejumlah poin penting itu akan dibawa untuk dipaparkan kepada warga Jakarta dalam debat. Mantan Sekretaris Kabinet ini menyatakan memprediksi, akan banyak pertanyaan terkait open government. Menurutnya, pemerintahan terbuka berkaitan dengan Jakarta yang tidak berbelit-belit. "Ini akan jauh lebih efektif," tandasnya. Tema pemerintahan terbuka akan dipaparkan sebagai solusi pemerintahan Jakarta ke depan.

"Kami sudah mempersiapkan semuanya," ujarnya.

KPU Jakarta menetapkan "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Debat kedua akan berlangsung di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pukul 19.00 WIB.

Tak Ubah

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tak mengubah segmen dalam debat kedua Pilkada Jakarta 27 Oktober. Debat tetap menggunakan enam seperti pertama. "Untuk debat kedua, segmentasinya masih sama seperti pertama. Ada enam segmen. Pembagiannya juga masih sama," kata Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, di Jakarta, Rabu (23/10).

Segmen 1 menyampaikan visi misi program tiap-tiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Segmen 2 dan 3 pendalaman visi misi oleh moderator. Lalu segmen 4 dan 5 tanya jawab antarpaslon. Terakhir, segmen 6 penyampaian pernyataan penutup paslon masing-masing.

Adapun terkait rencana menghadirkan unsur masyarakat dalam penyusunan pertanyaan, saat ini masih dalam tahap akhir finalisasi. Astri belum bisa memastikan apakah KPU akan melaksanakan masukan ini atau tidak.

Kalaupun dilakukan, maka, nantinya ada komunitas yang akan diundang untuk menyusun pertanyaan dan disampaikan kepada para panelis debat. "Kami belum memastikan akan menggunakan format seperti ini. Sebab memang waktunya juga sempit. Untuk mencari kelompok masyarakat yang kira-kira representatif juga memakan waktu," ujar Astri.

Sementara itu, mengenai panelis debat kedua nantinya tetap berjumlah tujuh. Namun saat ini KPU belum dapat mengungkapkan nama-nama panelis karena masih menyusun surat keputusan.