Menko Polkam Akan Perkuat Pertahanan Siber

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pertahanan siber negara.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian dan lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan," kata Budi saat ditemui di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Menurut Budi, pertahanan siber negara harus diperkuat lantaran saat ini dunia tengah dihadapkan dengan fenomena perang menggunakan informasi dan data.

Perang data tersebut dapat berupa penyebaran informasi berbau propaganda untuk menyerang suatu negara atau peretasan untuk mencuri data strategis nasional.

Hal tersebut bahkan pernah menimpa Indonesia kala Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik pemerintah diretas oleh pihak tertentu.

Budi sendiri tidak menjelaskan secara rinci langkah konkret apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat pertahanan siber negara. Dia hanya memastikan penguatan siber akan jadi salah satu prioritas utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Khususnya di dalam pertahanan siber, keamanan siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," tegas dia.

Sebelumnya, pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menjadikan pertahan siber sebagai prioritas utama yang harus dibenahi.

Salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah yakni menggulirkan rencana pembentukan matra ke empat TNI yakni Angkatan Siber. Namun demikian, hingga saat ini wacana tersebut masih dalam proses pembahasan antara pihak pemerintahan eksekutif.

Selaras dengan Astacita

Menko Polkam memastikan program kerja kementeriannya akan selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto. "Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan," kata Budi.

Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

Untuk dalam negeri, Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan memprioritaskan dua masalah utama untuk ditangani yakni penyelundupan barang ilegal dan aktivitas judi online. "Bapak presiden telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan," jelasnya.

Selain masalah penyelundupan barang, Budi juga akan menangani pemberantasan judi online melalui Satgas Judi Online.

Menurut Budi, praktik judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin.