Pemerataan Ekonomi Tercapai jika Semua Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan

JAKARTA - Program Asta Cita yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, secara spesifik menekankan pada penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Asta Cita diyakini akan mampu menciptakan stabilitas nasional.

Peneliti Celios, Galau D Muhammad, menilai stabilitas terbentuk melalui kebijakan yang memoderasi kerukunan bersama dan pemenuhan hak setiap individu. "Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial," kata Galau kepada Antara di Jakarta, Jumat (18/10).

Selain itu, penguatan demokrasi diperlukan mengingat posisi Indonesia saat ini berdasarkan Democracy Index tahun 2023 memiliki skor 6,53. Apalagi, tuntutan publik belakangan dengan kebijakan yang tak partisipatif sangat besar, sehingga partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation harus dideliberasi semaksimal mungkin dalam formulasi kebijakan.

Begitu juga dengan penegakan HAM di mana tuntutan hak sekarang lebih komprehensif mulai dari akses atas layanan dasar, redistribusi ekonomi melalui subsidi bahan pokok, pembukaan lapangan pekerjaan dan jaminan kerja, hingga hak atas lingkungan dan udara yang sehat.

Budaya Dialog

Di sisi lain, Prabowo Subianto tampak mengembangkan budaya dialog dengan merangkul berbagai pihak. Hal itu tak hanya kepada aktor sentral yang menguasai ekonomi, tetapi justru kalangan rentan dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. "Kedewasaan politik menjadi penting untuk memupuk budaya dialog sekaligus mengurangi ketegangan sosial dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai dan progresif," katanya.

Pada akhirnya, kohesi dan kemitraan sosial yang kuat akan menciptakan iklim yang mendukung investasi dan inovasi. "Kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dapat tercapai jika semua lapisan masyarakat merasa berdaya dan terlibat dalam proses pembangunan," katanya. Pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, yang diminta pendapatnya, mengatakan Pancasila filosofi dasar negara harus menjadi panduan setiap rezim dalam mengisi dan melandasi setiap program kebijakan.

Menurut alumnus Fisip Universitas Airlangga itu, pembangunan hanya bisa berjalan jika stabilitas nasional tercapai, sementara nilai-nilai-nilai yang dikandung Pancasila memenuhi untuk kebutuhan itu. "Sebagai panduan, nilai-nilai Pancasila jika dipraktikkan secara benar dan adil akan membantu tercapainya stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak pembangunan," katanya.

Nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kerukunan hidup dalam keberagaman bisa digunakan menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan-aturan pemerintahan. "Nilai-nilai Pancasila dapat mensupport kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis karena mampu menjadi perekat dan pemersatu sekaligus mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan," pungkasnya.