Pembuat Drone DJI Gugat Pentagon karena Dimasukkan dalam Daftar Militer Tiongkok

WASHINGTON - Perusahaan pembuat drone, DJI, yang berkantor pusat di Tiongkok menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat (18/10) karena memasukkannya ke dalam daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan militer Beijing. Penunjukan itu diklaim salah dan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan.

DJI, produsen pesawat tak berawak terbesar di dunia yang menjual lebih dari separuh dari semua pesawat tak berawak komersial AS, meminta hakim distrik AS di Washington untuk memerintahkan penghapusan nama perusahaan itu dari daftar Pentagon dengan menunjuknya sebagai "perusahaan militer Tiongkok". DJI mengatakan "perusahaan tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok".

Penempatan mereka pada daftar tersebut merupakan sebuah peringatan bagi badan dan perusahaan AS tentang risiko keamanan nasional dalam melakukan bisnis dengan mereka.

Gugatan DJI menyatakan bahwa karena "keputusan Departemen Pertahanan AS yang melanggar hukum dan salah arah", DJI telah "kehilangan kesepakatan bisnis, dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dan dilarang membuat kontrak dengan sejumlah lembaga pemerintah federal".

Perusahaan itu menambahkan, "Pelanggan AS dan internasional telah mengakhiri kontrak yang ada dengan DJI dan menolak untuk membuat kontrak baru".

Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

DJI mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya mengajukan gugatan tersebut setelah Departemen Pertahanan AS tidak terlibat dengan perusahaan terkait penunjukan tersebut selama lebih dari 16 bulan. DJI mengatakan pihaknya "tidak punya alternatif lain selain mencari bantuan di pengadilan federal".

Di tengah hubungan yang tegang antara dua ekonomi terbesar dunia, daftar yang diperbarui tersebut merupakan salah satu dari banyak tindakan yang telah diambil Washington dalam beberapa tahun terakhir untuk menyoroti dan membatasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurutnya dapat memperkuat militer Beijing.

Banyak perusahaan besar Tiongkok masuk dalam daftar, termasuk perusahaan penerbangan AVIC, pembuat chip memori YMTC, China Mobile, dan perusahaan energi CNOOC.

Pada bulan Mei, produsen lidarHesai Group mengajukan gugatan yang menentang penunjukan perusahaan tersebut oleh Pentagon sebagai perusahaan militer Tiongkok. Pada hari Rabu, Pentagon menghapus Hesai dari daftar tersebut tetapi mengatakan akan segera memasukkan kembali perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok tersebut dengan alasan keamanan nasional.

DJI menghadapi tekanan yang semakin besar di AS.

Awal pekan ini, DJI mengatakan kepada Reuters bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menghentikan impor beberapa pesawat tak berawak DJI memasuki negara tersebut, dengan alasanUndang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur.

DJI mengatakan tidak ada kerja paksa yang terlibat dalam tahap apa pun dalam produksinya.

Anggota parlemen AS telah berulang kali mengemukakan kekhawatiran bahwa pesawat tak berawak DJI menimbulkan risiko transmisi data, pengawasan, dan keamanan nasional, sesuatu yang ditolak oleh perusahaan.

Bulan lalu, DPR AS memberikan suara untuk melarang drone baru dari DJI beroperasi di negara tersebut, dengan RUU tersebut menunggu tindakan Senat.

Departemen Perdagangan AS juga mengatakan bulan lalu pihaknya sedang mencari komentar tentang apakah akan mengenakan pembatasan pada pesawat tak berawak Tiongkok yang secara efektif akan melarangnya di AS.