Calon Kepala BIN Diminta Jaga Stabilitas NKRI

JAKARTA - DPRI RI meminta Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menyebut hal itu disampaikan saat pimpinan DPR bersama tim perwakilan dari delapan fraksi di parlemen melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

"Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon Kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin jalannya uji kelayakan yang berlangsung secara tertutup.

Dia lantas berkata, "Kemudian bagaimana kemudian tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh."

DPR RI, kata dia, juga meminta Herindra untuk menjaga konsistensi tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) BIN dapat bekerja secara netral.

"Kemudian bekerja bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksi-nya itu untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," ujarnya.

Sementara itu, Herindra menuturkan dirinya dipesankan oleh presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto untuk mengedepankan kolaborasi dan menjaga keutuhan NKRI.

"Intinya kami harus berkolaborasi dengan semua stakeholders, intinya kami harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui pencalonan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) setelah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Persetujuan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan pimpinan DPR bersama tim perwakilan dari delapan fraksi di parlemen terhadap proses uji kelayakan yang telah dilakukan Herindra hari ini.

"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima," kata Puan saat konferensi pers usai memimpin jalannya uji kelayakan yang berlangsung tertutup itu.

Terpisah, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya mengajukan pemberhentian Kepala BIN Budi Gunawan kepada DPR RI.

"Oh itu administrasi saja," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Rabu, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Dia menjelaskan hal itu sudah didiskusikan dengan Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih, di mana Prabowo Subianto menghendaki melantik Kepala BIN yang baru bersama-sama dengan menteri kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024.ν