Tiongkok Menghukum Pejabat Partai Komunis yang Membaca Buku Karangan Hillary Clinton

BEIJING - Ketika Lam Wing-kee menjalankan toko bukunya di Hong Kong, yang penuh dengan judul-judul kontroversial dan politis yang dilarang di daratan Tiongkok , banyak pelanggannya adalah pejabat partai Komunis Tiongkok.

Dari The Guardian, ada tahun-tahun awal pemerintahan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, dan sebelum Lam ditahan oleh otoritas Tiongkok atas pekerjaannya, para pejabat akan memuat kotak-kotak buku tentang politik PKT, ekonomi Tiongkok, dan skandal, dan seringkali membawanya kembali ke perbatasan.

"Pejabat PKT akan mencari buku-buku tentang apa yang sedang terjadi di Tiongkok, tentang perubahan pejabat tinggi, siapa yang mendapat kekuasaan paling besar, perubahan kekuasaan dan perebutan kekuasaan di antara mereka, dan sebagainya," kata Lam kepada Guardian, yang menyiratkan bahwa pejabat sering membeli buku-buku tersebut untuk mempelajari apa yang sedang terjadi di dalam partai mereka sendiri.

"Beberapa pelanggan saya adalah anggota tingkat tinggi PKT," katanya.

Namun, beberapa kasus korupsi baru-baru ini terhadap pejabat PKT mencakup tuduhan pengadaan atau pembacaan materi terlarang. Para pejabat tersebut sejauh ini telah menerima tindakan disiplin internal, termasuk dikeluarkan dari partai, tetapi para pengamat mengamati apakah akan ada tuntutan pidana.

Pada bulan September, seorang mantan pejabat tingkat kota di Heilongjiang, Li Bin, yang dituduh melakukan korupsi, juga ditemukan telah "secara pribadi membaca sebuah publikasi ilegal yang berisi konten yang merusak persatuan dan solidaritas Partai", menurut media pemerintah. Ia dikeluarkan dari Partai dan kasusnya diserahkan kepada jaksa penuntut.

Pada bulan yang sama, Cheng Zhiyi, mantan sekretaris partai distrik Jiangjin di Chongqing, juga diusir. Di antara tuduhannya adalah "kehilangan cita-cita dan keyakinan" setelah ia secara pribadi membaca buku dan majalah dengan "masalah politik yang serius" saat "di luar negeri".

Pejabat Henan Yang Lei juga dituduh "kehilangan cita-cita dan keyakinan serta meninggalkan misi awalnya" ketika ia melanggar "disiplin politik dan hukum nasional", termasuk membawa buku-buku terlarang ke negara tersebut, menurut CCTV pada bulan Agustus.

Laporan terbaru oleh South China Morning Post mengatakan, sedikitnya selusin kasus tahun ini secara mencolok mencakup tuduhan membaca atau mendapatkan materi terlarang, naik dari tujuh kasus tahun lalu. Mereka menekankan pembacaan ilegal sebelum kejahatan lain seperti penyuapan.

Wen-ti Sung, seorang peneliti nonresiden di Global China Hub, Atlantic Council, menghubungkan serbuan hukuman tersebut dengan target kinerja baru bagi birokrat disiplin partai yang bertugas "menghukum mereka yang dianggap merendahkan citra, prinsip, atau kebijakan partai, serta mereka yang memiliki materi yang dapat menimbulkan dampak tersebut."

"Partai Komunis Tiongkok selalu menjunjung tinggi dirinya sebagai 'agung, agung, dan benar'. Citra kesempurnaan ini tidak boleh diganggu gugat, karena bisa mengancam legitimasi pemerintahan partai," katanya.

Tidak ada satu pun kasus korupsi yang secara terbuka mengungkap bahan bacaan apa yang diakses oleh kader yang telah gugur. Namun, daftar judul terlarang yang diterbitkan oleh China Digital Times menawarkan beberapa kemungkinan. Daftar tersebut mencakup tulisan-tulisan tentang politik dan sejarah Tiongkok, termasuk pembantaian Lapangan Tiananmen dan kebijakan era Mao yang membawa bencana yang menyebabkan jutaan orang meninggal karena kelaparan, kekerasan, dan pembersihan politik.

Ada buku-buku yang meneliti politik dan kekuasaan PKT modern, atau berbagi pandangan musuh dan kritikus politik seperti taipan dan aktivis Hong Kong Jimmy Lai, Dalai Lama Tibet yang diasingkan, dan Bo Xilai, musuh politik Xi Jinping yang telah gugur. Memoar Hillary Clinton ada dalam daftar tersebut, seperti halnya The Prince karya Machiavelli, dan The History of Totalitarianism karya Hannah Arendt.

Banyak buku terlarang berjejer di rak-rak toko baru Lam di pusat kota Taipei, yang dibuka kembali pada tahun 2020 setelah melarikan diri ke ibu kota Taiwan untuk mengasingkan diri.

Kepemimpinan Xi khususnya patut dicatat karena pembersihannya terhadap para pesaing politik dan penghancuran faksionalisme. Diskusi, kritik, bahkan gosip, telah menjadi semakin berbahaya bagi mereka yang mencoba bertahan hidup secara politik.