Pejabat AS Tuduh Rusia dan Tiongkok Halangi Pernyataan ASEAN soal Sengketa Laut Tiongkok Selatan

WASHINGTON - Seorang pejabat Amerika Serikat pada hari Sabtu (12/10), mengatakan bahwa Rusia dan Tiongkok memblokir pernyataan konsensus yang diusulkan untuk KTT Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) yang dirancang oleh negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) , terutama karena keberatan terhadap bahasa mengenai Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.

"Rancangan pernyataan yang disepakati secara konsensus oleh 10 negara anggota ASEAN diajukan pada pertemuan KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 negara di Laos pada Kamis malam," kata pejabat tersebut.

"ASEAN menyampaikan draf akhir ini dan mengatakan bahwa, pada dasarnya, ini adalah draf yang bisa diterima atau tidak," kata pejabat tersebut yang tidak mau disebutkan namanya.

Dilansir oleh The Guardian, Amerika Serikat, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India semuanya mengatakan mereka dapat mendukungnya, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan: "Rusia dan Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan melanjutkan pernyataan tersebut."

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Vientiane pada hari Jumat bahwa deklarasi akhir belum diadopsi karena "upaya terus-menerus oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru untuk mengubahnya menjadi pernyataan politik semata".

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat AS itu mengatakan ada beberapa masalah yang diperdebatkan, tetapi yang utama adalah bagaimana ia merujuk pada konvensi PBB tentang hukum laut (Unclos), yang melangkah lebih jauh dari pernyataan EAS 2023 sebelumnya.

"Namun, tentu saja tidak ada bahasa yang menyinggung inti pertikaian tertentu, tidak ada bahasa yang memihak salah satu pihak yang mengajukan klaim dibandingkan pihak lainnya," kata pejabat tersebut.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan dan telah meningkatkan tekanan terhadap negara-negara penggugat lainnya, termasuk beberapa negara ASEAN, terutama Filipina. ASEAN telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merundingkan tata perilaku dengan Beijing untuk jalur perairan strategis tersebut, dengan beberapa negara ASEAN bersikeras agar tata perilaku tersebut didasarkan pada Unclos.

Tiongkok mengatakan pihaknya mendukung kode tersebut, tetapi tidak mengakui putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaimnya terhadap sebagian besar Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki dasar di bawah Unclos, yang mana Beijing telah menandatanganinya.

Pernyataan EAS yang diusulkan memuat sub-klausul tambahan atas pernyataan yang disetujui tahun 2023, dan ini tidak disetujui. Disebutkan resolusi PBB tahun 2023 yang mengatakan bahwa UNCLOS "menetapkan kerangka hukum yang menjadi dasar semua kegiatan di lautan dan samudra harus dilaksanakan".

Sub-klausul lain yang tidak disetujui menyatakan bahwa lingkungan internasional, termasuk "di Laut Tiongkok Selatan, Semenanjung Korea, Myanmar, Ukraina, dan Timur Tengah ... menghadirkan tantangan bagi kawasan tersebut".

Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, mengatakan pada pertemuan puncak itu bahwa Beijing berkomitmen pada Unclos dan berusaha keras untuk mencapai kesimpulan awal mengenai kode etik, sembari menekankan klaimnya memiliki dasar sejarah dan hukum yang kuat.

"Negara-negara terkait di luar kawasan hendaknya menghormati dan mendukung upaya bersama Tiongkok dan negara-negara kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, serta sungguh-sungguh memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan," tuturnya.