Tiongkok Jawab Pernyataan Menlu AS Antony Blinken soal Laut Tiongkok Selatan

Doc: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ket. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Jumat (11/10/204).

Beijing - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menegaskan bahwa negaranya punya kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan berdasarkan sejarah dan hukum.

"Kedaulatan teritorial Tiongkok serta hak dan kepentingan maritim di Laut Tiongkok Selatan ditetapkan dalam perjalanan panjang sejarah, dan didasarkan pada sejarah dan hukum," kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Jumat.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam KTT Asean-AS di Vientiane, Laos yang mengatakan bahwa AS prihatin dengan tindakan Tiongkok yang semakin berbahaya dan melanggar hukum di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur.

Tindakan Tiongkok itu, menurut Blinken, telah melukai orang dan kapal-kapal dari negara-negara Asean dan bertentangan dengan komitmen untuk penyelesaian sengketa secara damai.

Blinken pun mengatakan AS akan terus mendukung kebebasan navigasi laut dan perlintasan udara di Indo-Pasifik.

Blinken juga mengungkapkan bahwa penting untuk mempertahankan komitmen bersama untuk melindungi stabilitas di Selat Taiwan.

"Tiongkok dan pihak-pihak di Laut Tiongkok Selatan memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mengatasi perselisihan dengan benar melalui dialog dan konsultasi, dan bersama-sama mengendalikan situasi di laut. AS dan negara-negara di luar kawasan malah meningkatkan penyebaran senjata dan kegiatan militer di Laut Tiongkok Selatan untuk memicu konfrontasi dan menciptakan ketegangan," ungkap Mao Ning.

Mao Ning pun mengungkapkan bahwa AS dan negara-negara lainlah yang menjadi sumber ketidakstabilan terbesar di Laut Tiongkok Selatan.

"Sedangkan masalah Taiwan adalah urusan internal Tiongkok yang tidak mengizinkan campur tangan eksternal. Kunci untuk menjaga Selat Taiwan tetap damai dan stabil terletak pada penolakan 'kemerdekaan Taiwan' AS perlu mematuhi prinsip 'Satu Tiongkok' dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS," tambah Mao Ning.

Tiongkok, kata Mao Ning, baru saja menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan dan 10 individu yang terkait dengan penjualan senjata ke Taiwan.

"Tiongkok dengan tegas menentang penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan. AS, sekali lagi, telah memberikan bantuan militer besar kepada wilayah Taiwan baru-baru ini. Penjualan semacam itu secara serius mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok, dan secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok," ungkap Mao Ning.

Mao Ning juga menyebut pernyataan pemimpin Taiwan Lai Ching-te yang mengatakan akan melawan "aneksasi atau pemangkasan terhadap kedaulatan" hanya akan memicu ketegangan di Selat Taiwan.

"Upaya otoritas Lai Ching-te untuk menolak reunifikasi melalui penggunaan kekuatan hanya menunjukkan tidak peduli berapa banyak senjata yang mereka beli, mereka tidak dapat menghentikan tren historis menuju reunifikasi Tiongkok," tambah Mao Ning.

Keputusan AS untuk membantu agenda kemerdekaan dengan mempersenjatai Taiwan hanya akan mendorong Taiwan menuju bahaya konflik militer.

"Tidak peduli berapa banyak senjata yang dijualnya, itu tidak akan menggoyahkan tekad untuk menentang 'kemerdekaan Taiwan' dan membela kedaulatan dan integritas teritorial," kata Mao Ning.