Kemenko Polhukam Membahas Sistem Pertahanan di IKN

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi untuk membahas konsep pertahanan yang diterapkan TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kami membahas mengenai konsep pertahanan militer matra darat, laut, dan udara serta konsep pengoperasian sistem komando dan kendali pertahanan militer dalam rangka pertahanan IKN," kata Pelaksana Tugas Deputi bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi saat membuka rapat di Kemenko Polhukam seperti dilansir siaran pers resmi, Kamis (10/10).

Seperti dikutip dari Antara, Asep mengatakan pembahasan itu selaras dengan amanah Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto untuk menyusun sistem pertahanan dan keamanan di IKN sebagai konsep terpadu Smart Defence System dan Smart Security System.

Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.

Dengan sistem pengamanan yang matang dan efektif, Asep yakin pusat pemerintahan Indonesia itu bisa terhindar dari serangan fisik atau siber dari negara lain. Untuk menyusun sistem pertahanan yang matang, pihaknya perlu bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Hal tersebut harus dilakukan agar seluruh kementerian dan lembaga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan memiliki peran yang jelas dalam memperkuat IKN.

Berdaya Saing

Deputi bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudy Syamsir juga menyampaikan hal yang sama dalam rapat koordinasi hari ini. "Mari kita satukan langkah dan komitmen kita untuk menciptakan Ibu Kota yang aman, berdaya saing, dan menjadi contoh bagi pembangunan di seluruh negeri," kata Rudy.

Sebelumnya, Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksda TNI Kisdiyanto mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya membangun sistem pertahanan cerdas di IKN dengan cara berkoordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System," jelas Kisdiyanto.

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas itu harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Merujuk pada rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024, pemerintah harus meningkatkan pertahanan lantaran presiden sudah mulai berkantor di IKN.

Selanjutnya pada 2025, pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan. Karena itu, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.

"Pemanfaatan teknologi menjadi kunci, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN," ungkapnya.

Kisdiyanto berharap koordinasi antarkementerian serta TNI, Polri, dan seluruh lembaga pertahanan terkenal dapat berjalan dengan baik demi terciptanya sistem pertahanan cerdas di IKN.