Banyak Negara Miskin Pangkas Investasi untuk Bayar Utang

HAMBURG - Administrator Program Pembangunan Perserikatan Bangsa- Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP), Achim Steiner, pada Senin (7/10), mengatakan banyak negara termiskin di dunia terpaksa memangkas investasi lain untuk membayar utang. Berbicara di sebuah acara di Hamburg, Steiner menambahkan krisis keuangan menyebabkan negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan mereka.

"Bagi banyak negara yang kurang berkembang, mereka benar-benar tidak mampu lagi mengakses pasar keuangan. Mereka tidak dapat meminjam uang lagi. Ini situasi yang sangat ekstrem," kata Steiner dalam Konferensi Keberlanjutan Hamburg, seraya menambahkan bahwa mereka harus mengurangi pengeluaran lain untuk menghindari gagal bayar utang.

Dikutip dari The Straits Times, negara seperti Ghana, Sri Lanka, dan Zambia telah gagal membayar utang mereka dalam beberapa tahun terakhir, sementara negara lain kesulitan melakukan pembayaran setelah siklus kenaikan suku bunga global menyebabkan biaya pinjaman jadi lebih tinggi.

Belanja Iklim

Pada saat yang sama, dunia membutuhkan triliunan dollar AS lebih banyak per tahun untuk memenuhi target belanja iklim. Steiner mengatakan peningkatan pendanaan sangat penting untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan, sesuatu yang dipantau UNDP secara ketat.

"Kita harus mengatasi masalah arsitektur keuangan internasional dan sistem keuangan internasional kita. Jika tidak, kita akan gagal dalam upaya kita untuk menemukan jawaban yang diharapkan warga negara kita," kata Steiner.

Sebelumnya, Sekjen PBB, Antonio Guterres, mendesak para pembuat kebijakan global untuk membuka pembiayaan yang lebih baik dan mengatasi kesenjangan keuangan yang besar, seiring kemajuan pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mengalami kemunduran untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

"Ada kesenjangan yang mencolok dan semakin besar antara negara-negara yang dapat mengakses pendanaan dengan persyaratan yang wajar - dan negara-negara yang tidak dapat mengaksesnya, dan semakin tertinggal," kata Guterres pada Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Pembiayaan untuk Pembangunan pada sesi ke-78 Majelis Umum PBB. Guterres mengatakan negara-negara berkembang menghadapi biaya pinjaman hingga delapan kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa pada khususnya, dan ini adalah jebakan utang.

Kesenjangan pembiayaan SDG telah menjadi sebuah jurang yang diperkirakan mencapai 3,9 triliun dollar AS per tahun. Diadakan setiap empat tahun sekali sejak tahun 2015, setelah diadopsinya Agenda Aksi Addis Ababa - peta jalan untuk pendanaan SDGs - Dialog Tingkat Tinggi mengenai Pembiayaan Pembangunan tahun 2023 berlangsung pada saat yang kritis, ketika hanya sekitar 15 persen dari target SDG yang tercapai.