Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Kembangkan Instrumen Birokrasi Kelas Dunia

Doc: ANTARA/Donny Aditra

Ket. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjawab pertanyaan wartawan usai pelaksanaan SAKIP Awards 2024 oleh Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengembangkan instrumen untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia atauworldclassbureaucracyguna meningkatkan kinerja aparat pemerintah.

Dalam laman kementerian tersebut yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat, Menteri PANRBAbdullah AzwarAnas membeberkan saat ini kementeriannya sedang mengembangkan instrumenworld class bureaucracy(WCB) yang akan mengidentifikasi celah yang ada di pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Anas menjelaskan instrumen itu juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Oleh sebab itu, Anas mengapresiasi proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD

"Ini menjadi momentum yang luar biasa karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia," ujar mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu.

Anas mengungkapkan Kementerian PANRB selaku penanggung jawab bidang tata kelola publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun inisial memorandum di bidang tata kelola publik, serta memetakan hubunganlegal instrumentOECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN).

Selain itu, Kementerian PANRB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

"Aksesi ini mendorong komitmen kita supaya indikator kita selaras dengan negara-negara maju dan untuk memenuhi ini ternyata tidak mudah, maka proses aksesi ini menuntut komitmen pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuhOECD.

Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah telah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD, di Jakarta, Kamis (3/10).

Nantinya, 64 kementerian/lembaga yang terbagi dalam 26 komite akan menggunakan portal tersebut untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.

Tim nasional juga akan menyiapkan inisial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.