Kemenhub dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera Tandatangani Perjanjian Konsesi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai dan PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera mengenai Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Dumai.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penandatanganan konsesi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur pelabuhan. Hal ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepelabuhanan di salah satu pelabuhan strategis Sumatera.

"Atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, serta efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di Area Pelabuhan Dumai. Ini juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pembayaran Pendapatan Konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Pelabuhan Mundam Sejahtera berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengelolaan pelabuhan ini dengan total investasi sebesar ± Rp.276.184.000.000 selama masa konsesi 35 tahun. Konsesi ini mencakup fee sebesar 5% dari pendapatan kotor yang telah ditinjau oleh BPKP. Konsesi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur pelabuhan serta meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.

"Pemerintah berharap dengan ditandatanganinya konsesi ini, infrastruktur pelabuhan dapat terus berkembang dan perekonomian, terutama di Provinsi Riau, akan semakin bergerak maju," ungkap Capt. Antoni.

Penandatanganan ini juga memberikan kepastian hukum bagi PT. Pelabuhan Mundam Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan, sehingga dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang operasional di Pelabuhan Dumai.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai, Capt Diaz Saputra mengatakan, penandatanganan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pelayanan di Pelabuhan Dumai sebagai salah satu pelabuhan strategis di Sumatera yang memiliki peran vital dalam perdagangan internasional, terutama dalam ekspor hasil pertanian dan perkebunan dari Provinsi Riau.

"Pelabuhan ini juga menjadi gerbang utama arus barang dari luar negeri yang mendukung perekonomian regional dan nasional," katanya.

Pelabuhan Dumai, yang terletak di Provinsi Riau, berperan penting dalam mendukung perdagangan dan transportasi barang baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelabuhan ini adalah jalur utama ekspor hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam dari Riau.

"Selain itu, Dumai juga berfungsi sebagai pintu masuk barang-barang dari luar negeri, yang pada gilirannya berkontribusi signifikan pada perekonomian regional," katanya.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah berharap infrastruktur pelabuhan akan terus berkembang, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Ia berharap semua pihak yang terlibat terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik guna mewujudkan sistem perhubungan laut yang lebih efisien dan berkelanjutan.

"Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari komitmen kita bersama untuk menciptakan sistem perhubungan laut yang lebih baik, lebih efisien, dan berkelanjutan," pungkasnya.