Pemprov Klaim Terus Perbaiki Data Statistik

JAKARTA - Pengelolaan data statistik terus diperbaiki agar berkualitas. "Ini menjadi komitmen serius Pemprov Jakarta demi menyediakan data berkualitas," tutur Asisten Pemerintahan Sekretariat Setda Provinsi Jakarta, Sigit Wijatmoko, Jumat (27/9).

Menurutnya, Pemprov Jakarta berkomitmen untuk serius mengelola data statistik yang berkualitas. Buktinya, pemprov memperoleh penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami berharap prestasi ini bukan akhir, tapi langkah awal untuk memacu semangat guna memajukan negeri melalui pengelolaan data berkualitas," tambahnya. Anugerah Anindhita Wistara Data adalah penghargaan dari BPS kepada instansi yang dianggap berkontribusi meningkatkan kualitas statistik Indonesia. Ini diadakan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional.

Adapun kegiatan statistik sektoral Pemprov Jakarta yang dinilai antara lain, Pendataan Keluarga Satu Pintu oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Kemudian, Survei Penggunaan Jakwifi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Penghargaan tersebut diadakan untuk mendorong transparansi, akurasi, dan aksesibilitas data statistik. Selain itu, juga untuk menghargai upaya pengembangan sistem statistik yang baik. Pemprov Jakarta meraih peringkat pertama, diikuti Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan ini mengakui kinerja luar biasa pemerintah provinsi dalam menghasilkan data statistik berkualitas tinggi. Selain pemerintah provinsi, BPS juga menganugerahkan penghargaan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), perusahaan, individu, dan universitas.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan, penghargaan yang diberikan kepada mitra-mitra BPS ini merupakan bentuk apresiasi karena telah berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan statistik. "Statistik andal dan akurat akan menjadi pondasi mewujudkan kemajuan Indonesia di masa mendatang," ujar Amalia.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan data akurat penting untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan publik. "Negara-negara maju memanfaatkan statistik untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Erwan.

Tatib DPRD

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta telah merampungkan penyusunan rancangan tata tertib (tatib) periode 2024-2029. Ada penambahan usulan pasal yang mengakomodasi masukan fraksi-fraksi.

Pembahasan tatib sudah selesai dibahas, Kamis (26/9). Saat ini rancangan tatib DPRD tersebut disusun dan dirapikan oleh Sekretariat
DPRD. Ketua Sementara DPRD Jakarta, Achmad Yani, menyatakan, setelah rancangan tatib disusun, lalu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Kemendagri akan menyelaraskan dengan pedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Yani mengungkapkan, ada beberapa penambahan bab maupun pasal dalam Tatib DPRD periode 2024-2029. Salah satunya tentang Panitia Urusan Rumah Tangga.

Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa PURT dibentuk oleh DPRD. Ini merupakan alat kelengkapan bersifat berganti setiap tahun.

Sementara itu, dalam paragraf tiga tentang tata cara pelaksanaan tugas Pasal 119 dinyatakan bahwa salah satu tugas PURT menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran. Setelah disetujui kemendagri akan disahkan dewan. Tatib dibahas dari Senin (23/9) sampai Kamis (26/9).