Dewan Kota Bogor Kawal Program-program Penting

BOGOR - Sejumlah program penting yang ada di dalam APBD Perubahan 2024 akan dikawal anggota DPRD Bogor. Beberapa program tersebut seperti program bantuan BPJS, penebusan ijazah, RTLH, dan BTT kebencanaan. "Ini harus dikawal karena langsung bersentuhan dengan masyarakat agar tersalurkan sampai akhir tahun," tandas Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, Kamis (26/9).

Dia mengungkapkan ini saat pengesahan APBD Perubahan bersama Pemkot Bogor. Pengesahan adalah tindak lanjut evaluasi gubernur Jawa Barat. Adityawarman Adil menyampaikan, bersama Pemkot Bogor telah membahas Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap hasil Evaluasi Gubernur.

"Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD. Anggaran yang sudah disetujui diharapkan dapat bermanfaat bagi warga," tutur Adityawarman, Kamis (26/9). Dengan demikian, maka APBD Perubahan 2024 Kota Bogor sudah dapat dilaksanakan.

Wakil Ketua I DPRD, M Rusli Prihatevy, menyampaikan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pemkot Bogor yang telah menyelesaikan hasil evaluasi. Dia berharap dapat merealisasikan program yang sudah dituangkan agar tidak terjadi Silpa.

"Kami apresiasi TAPD yang telah menyelesaikan evaluasi. Semoga ini bisa terserap maksimal sehingga tidak terjadi Silpa," ujarnya. Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretaris Daerah, Syarifah Sofiah, menjelaskan, terjadi perubahan dana transfer yang berkurang 10 miliar. Maka, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan peningkatan target pendapatan daerah agar program prioritas bisa dilaksanakan.

Syarifah penurunan 10 miliar tersebut, otomatis harus ditutup. Dia menyebutkan, perlu menaikkan pendapatan dari PBG sebesar 1 miliar. Kemudian meningkatkan pendapatan denda 2 miliar. Jadi total ada 3 miliar. Selanjutnya, yang 7 miliar akan diadakan rasionalisasi beberapa kegiatan.

Penghargaan

Dalam bagian lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih dua penghargaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Bogor menempati posisi ketiga Jawa Barat dan Bali untuk kategori P2DD. Kemudian, juara ketiga nasional program unggulan P2DD.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Deni Hendana, menjelaskan, P2DD merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah-daerah. "Fokus P2DD tahun ini untuk mempercepat transformasi digital. Ini khususnya sektor keuangan daerah," ujar Deni.

Fokus lain, meningkatkan layanan publik berbasis digital serta mendorong integrasi sistem pembayaran digital berbagai daerah. Deni menambahkan, penilaian P2DD tahun ini mencakup beberapa aspek penting untuk mengukur daerah telah melaksanakan digitalisasi. Digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama transaksi keuangan.

Di antaranya, katanya, aspek proses yang meliputi high level meeting, capacity building, dan literasi masyarakat. Aspek output terdiri dari capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2023, dan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terakhir.

Selanjutnya, capaian rencana aksi, rekomendasi kebijakan (implementasi Kartu Kredit Indonesia), dan komitmen Pemkot Bogor mendorong P2DD. Selain ini, juga ada aspek outcome. Menurut Deny, aspek outcome merujuk hasil nyata implementasi program digitalisas. Hal ini meliputi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah nontunai. Kemudian, persentase transaksi belanja daerah nontunai. wid/Ant/G-1