Kemendes PDTT Kirim 13 Kepala Desa ke Tiongkok untuk Studi Banding

Doc: ANTARA/HO-Kemendes PDTT

Ket. Wamendes PDTT Paiman Rahardjo dalam pembekalan bagi para kepala desa ke Tiongkok dalam rangka Benchmarking Study ke Tiongkok batch ke-4, Rabu (18/9/2024).

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengirimkan 13 kepala desa dari sejumlah provinsi ke Tiongkok untuk mengikuti studi banding.

Mereka merupakan bagian dari studi banding gelombang keempat ke Tiongkok yang merupakan bagian dari komitmen kementerian dalam memajukan pembangunan desa, kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Paiman Rahardjo.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/9), Wamendes mengatakan program tersebut dilaksanakan atas kerja sama antara Tiongkok dan kementerian.

Menurutnya, dalam dunia yang semakin terhubung, satu negara tidak dapat mengatasi sendiri tantangan yang dihadapi dalam membangun desa dan memberantas kemiskinan.

Ia menegaskan bahwa upaya kolaboratif antarnegara adalah kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Kami menyadari bahwa berbagi pengalaman, keahlian, dan teknologi adalah cara terbaik untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberantas kemiskinan," kata Wamendes.

Oleh karena itu, kata dia, program Kementerian Pertanian dan Pedesaan (MARA) Tiongkok merupakan bukti semangat kolaboratif yang bertujuan untuk mencari solusi.

Ia berharap para kepala desa dapat benar-benar belajar dan menyerap ilmu yang diberikan dalam kunjungan 10 hari.

Wamendes mengingatkan mereka untuk tidak menganggapnya sebagai hari libur.

"Raih kesempatan ini. Jangan terlalu banyak bermain-main di Tiongkok. Namun, amati, teliti, dan pahami semua yang mungkin ada di Tiongkok untuk ditiru di Indonesia," kata Wamendes saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa, Rabu (18/9).

Turut hadir dalam pengarahan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal Kementerian Pertanian Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Pertanian Danton Ginting, dan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rosyid.