Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

JAKARTA - Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN karena masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital.

"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai, dan lain-lain," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Seperti dikutip dari Antara, Azwar menjelaskan rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap. Namun, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal mundurnya kepindahan ASN dari jadwal semula pada September, Azwar mengatakan keputusan itu masih menunggu hunian dan perkantoran selesai.

Azwar mengatakan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, Ina Digital, akan menjadi modal dasar pemerintahan ke depan di IKN. "Harapan Presiden Jokowi ke depan ini akan menjadi modal dasar, nanti kita pindah ke IKN karena sistem pemerintahnya telah berbasis elektronik," kata Azwar.

Sistem Terintegrasi

Azwar menjelaskan INA Digital merupakan target jangka panjang, sehingga tidak ada lagi aplikasi pemerintahan yang dibuat, kecuali terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

Sebanyak tiga aplikasi dari INA Digital akan dirilis secara terbatas pada minggu keempat September, yakni Ina Gov, INA Pas, dan INA Ku yang mencakup 19 fitur awal untuk diakses oleh ASN hingga masyarakat umum.

Menurut Azwar, digitalisasi dari sistem pemerintahan ini memiliki catatan sukses di beberapa negara yang sudah menerapkan, seperti India yang mencapai target RPJMN dalam waktu tujuh tahun.

"Bagaimana India dengan digital ID yang tepat, pertukaran data yang bergerak, yang berjalan, dan digital payment yang berjalan di India. Target RPJMN India 47 tahun cukup dicapai 7 tahun. Ini karena digital ID mereka tepat," kata Azwar.