Kebijakan HGBT Pacu Transformasi Investasi Importir

JAKARTA - Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) berdampak positif terhadap sektor industri, termasuk peningkatan investasi. Perusahaan yang sebelumnya sebagai importir bahkan bertransformasi menjadi produsen ubin keramik untuk ekspor.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Andi Rizaldi menuturkan di Batang, Jawa Tengah PT. Surya Bangunan Semesta mendirikan PT. Rumah Keramik Indonesia (RKI) dengan kapasitas produksi sebesar 360 ribu meter persegi per bulan dan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 500 orang.

Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai importir, kini bertransformasi menjadi produsen ubin keramik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor sekaligus mendukung program substitusi impor. "Langkah PT RKI diharapkan dapat menginspirasi investor lain untuk dapat menanamkan modalnya untuk mendukung visi menjadikan Indonesia sebagai produsen ubin keramik peringkat lima besar di dunia," ucapnya di Jakarta, Kamis (22/8).

Andi Rizaldi mengatakan realisasi investasi tersebut bukti konkret keberhasilan dukungan kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah. Langkah ini juga turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan insentif yang tepat, pelaku industri tetap memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri," kata Andi

Kepala BSKJI menyampaikan pembangunan pabrik ini diharapkan juga dapat mengisi kebutuhan pasar domestik, yang sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pada tahun 2023, program P3DN mencatatkan komitmen pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri sebesar 1.157,47 triliun rupiah, yang meningkat menjadi 1.428,25 triliun rupiah pada semester I-2024.

Guna menggenjot performa industri manufaktur nasional, termasuk sektor industri keramik, Kemenperin telah menyiapkan sejumlah strategi. Misalnya penerapan standardisasi, yang tidak hanya terkait dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga melingkupi standar industri hijau dan standar spesifikasi teknologi industri.

"Bahkan, kami juga berperan dalam implementasi standar halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dimiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI Kemenperin," tutur Andi. Adapun Andi sudah berkunjung ke PT. Rumah Keramik Indonesia di Batang, Jawa Tengah, Selasa (20/8).

Terkait itu pula, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Bandung sebagai UPT di bawah BSKJI memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa komoditas keramik dan mineral nonlogam yang dihasilkan oleh industri dalam negeri memenuhi standar mutu yang berlaku.

Pelayanan Jasa

Kepala BBSPJIKMN Azhar Fitri menyampaikan, dalam upaya pengembangan industri keramik dalam negeri, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pelayanan jasa teknis industri berupa layanan jasa sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan teknis, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, konsultansi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri dengan kelembagaan yang telah mendapatkan akreditasi dan SDM yang telah tersertifikasi.

"Pada 2023, BBSPJIKMN memberikan pelayanan jasa kepada lebih dari 485 mitra baik dari kalangan industri kecil dan menengah, industri besar, dunia pendidikan dan instansi pemerintah," sebutnya.