Thaksin akan Mulai Disidang pada Juli 2025

BANGKOK - Mantan pemimpin Thailand, Thaksin Shinawatra, pada Senin (19/8) hadir di pengadilan Bangkok atas kasus penghinaan kerajaan yang mendera dirinya, hanya beberapa hari setelah putrinya menjadi perdana menteri baru Thailand.

Thaksin yang didampingi pengacaranya memasuki pengadilan dengan mengenakan kemeja kuning, warna yang melambangkan kesetiaan kepada monarki.

Kehadiran Thaksin di pengadilan terjadi sehari setelah ia menerima amnesti kerajaan yang meringankan hukuman satu tahun dalam kasus korupsi, sehingga ia bisa bebas dua pekan lebih awal dari akhir masa pembebasan bersyaratnya.

Mantan perdana menteri dua kali dan pemimpinde factoPartai Pheu Thai yang berkuasa itu didakwa pada bulan Juni oleh jaksa berdasarkan undang-undanglese majesteyang melindungi keluarga kerajaan dari kritik dan undang-undang kejahatan dunia maya.

"Tidak banyak (yang perlu dibahas)," kata Thaksin dalam sambutan singkatnya kepada wartawan setibanya di pengadilan. "Kasus ini muncul tidak lama setelah kudeta, jadi semua ini tentang pelaku kudeta yang menggunakan hukum untuk memperkuat kekuasaannya," imbuhnya.

Tuduhan terhadap Thaksin, 75 tahun, berasal dari sesi wawancara yang ia berikan di Seoul pada tahun 2015 setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra, setahun sebelumnya.

Jaksa menganggap komentarnya melanggar Pasal 112 KUHP Thailand, yang mengancam hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk setiap pelanggaran pencemaran nama baik monarki.

Thaksin dibebaskan dengan jaminan namun dilarang bepergian ke luar negeri tanpa izin pengadilan.

"Pada Senin, Thaksin membantah tuduhan tersebut dan menyerahkan daftar 14 saksi ke pengadilan serta bukti lainnya," kata pengacara Thaksin yang bernama Winyat Chatmontree. "Padahal jaksa hanya meminta 10 saksi saja," imbuh dia.

Para saksi ini akan dipanggil untuk diinterogasi dalam tujuh sidang terpisah pada Juli 2025, yang rencananya akan dihadiri Thaksin, kata Winyat.

Pada Senin, tim kuasa hukum Thaksin berpendapat bahwa video sesi wawancara tersebut telah diedit untuk menyesatkan pemirsa dan klip tersebut tidak dapat diverifikasi secara keseluruhan.

Kesepakatan Politik

Sementara itu Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin, pada 16 Agustus lalu memenangkan pemilihan parlemen untuk menjadi perdana menteri baru Thailand.

Paetongtarn dipilih untuk jabatan perdana menteri setelah Mahkamah Konstitusi memecat Srettha Thavisin karena kasus pelanggaran etika, sehingga ia dicopot dari jabatannya, kurang dari satu tahun berkuasa.

Thaksin kembali ke Thailand dari pengasingan selama 15 tahun pada hari yang sama ketika Srettha menjadi perdana menteri pada tahun 2023 dan peristiwa itu dipandang sebagai bagian dari kesepakatan yang dibuat oleh mantan pemimpin tersebut dengan kelompok royalis untuk membantu partai-partai promiliter dan konservatif tetap berkuasa.

ST/Bloomberg/I-1