PBB Luncurkan Indeks Baru untuk Mengukur Kerentanan Ekonomi Negara Berkembang

NEW YORK - Majelis Umum PBB pada hari Selasa (13/8), secara resmi meluncurkan indeks kerentanan berbasis data baru yang akan membantu negara kepulauan kecil dan negara berkembang memperoleh akses ke pembiayaan berbunga rendah.

Dikutip dari Barron, Indeks Kerentanan Multidimensi atauMultidimensional Vulnerability Index (MVI) ditetapkan untuk bertindak sebagai pelengkap PDB dan metrik pembangunan lainnya.

Sejak tahun 1990-an, negara kepulauan kecil berkembang atauSmall Island Developing States (SIDS) yang tidak cukup miskin dalam hal PDB per kapita untuk mengakses pembiayaan pembangunan berbunga rendah tetapi tetap menghadapi kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim telah menyerukan tindakan semacam itu.

Setelah bertahun-tahun berdiskusi secara internasional untuk menentukan kontur alat baru tersebut, Majelis Umum akhirnya mengadopsi resolusi secara konsensus pada hari Selasa yang mengamanatkan PBB dan komite ahli independen untuk selalu memperbaruinya.

Berdasarkan temuan panel tingkat tinggi PBB, laporan ini menggabungkan indikator yang terkait dengan kerentanan struktural suatu negara dan kurangnya ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Faktor-faktor ini mencakup ketergantungan impor, paparan terhadap peristiwa cuaca ekstrem dan pandemi, dampak kekerasan regional, pengungsi, tekanan demografi, sumber daya air dan lahan subur, serta kematian anak balita.

"Meskipun awalnya diusulkan oleh negara-negara kepulauan kecil, MVI bertujuan untuk menangkap kerentanan eksogen dan kurangnya ketahanan terhadap guncangan eksogen di semua negara berkembang, untuk memastikan kredibilitas dan keterbandingan," kata resolusi tersebut.

Resolusi tersebut mencatat bahwa penggunaan indeks tersebut bersifat sukarela, tetapi menyerukan kepada badan-badan PBB dan bank-bank pembangunan multilateral untuk mempertimbangkan penggunaan alat baru tersebut guna melengkapi kebijakan yang ada.

Dalam sebuah pernyataan, Aliansi Negara-negara Pulau Kecil atauAlliance of Small Island States (AOSIS) menyambut baik pengesahan resolusi tersebut sebagai "langkah maju yang monumental."

"AOSIS tidak memiliki gagasan tentang dunia yang penuh warna. Kami tahu bahwa MVI tidak akan melucuti sistem yang kami ketahui," kataPa'olelei Luteru dari Fatumanava-o-Upolu III, duta besar Samoa untuk PBB, yang memimpin aliansi tersebut.

"Kami ingin melihat MVI diterapkan dalam konteks dunia nyata, dan melalui pengujian dan penyempurnaan akhirnya, MVI akan membuka cara baru dalam berpikir dan bertindak dalam pengembangan," katanya.