Filipina Desak Tiongkok untuk Redakan Ketegangan

MANILA - Filipina pada Senin (12/8) mendesak Tiongkok untuk mengindahkan seruan untuk mengurangi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) setelah Manila melaporkan tindakan sangat berbahaya yang dilakukan oleh angkatan udara Tiongkok di perairan sengketa itu, yang terjadi setelah kedua negara sepakat untuk mengelola sengketa maritim dengan lebih baik.

Dua pesawat Tiongkok pada 8 Agustus lalu melakukan manuver berbahaya dan menjatuhkan suar di jalur pesawat Angkatan Udara Manila yang melakukan patroli rutin di Scarborough Shoal yang diperebutkan, kata militer Filipina pada akhir pekan lalu.

Tiongkok membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka bertindak secara profesional dan sah.

"Tindakan Angkatan Udara Tiongkok memang sudah diduga karena merupakan bagian dari pola berkelanjutan Beijing untuk menegaskan klaim dan kehadirannya di LTS," kata Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro. "Ini adalah respons yang harus kita biasakan," imbuh dia kepada wartawan, seraya meminta agar Tiongkok untuk mematuhi hukum internasional dan memperhatikan seruan Filipina dan negara-negara lain untuk mengurangi tindakan mereka.

"Mudah-mudahan Tiongkok akan mematuhi hukum internasional dan perlunya melakukan deeskalasi terutama jika narasi mereka salah," kata Menhan Teodoro. "Mereka akan tetap berpegang pada narasi mereka yang kita tahu tidak ada dukungan internasional apapun. Yang mereka miliki hanyalah kekerasan, kekuatan, dan keperkasaan," ucap dia

Dewan Keamanan Nasional Filipina juga meminta Tiongkok untuk menghentikan segala bentuk tindakan provokatif dan berbahaya.

Hingga Senin malam, pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila belum menanggapi seruan itu. Namun pada tanggal 10 Agustus lalu, Komando Armada Wilayah Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan bahwa pesawat Filipina telah melakukan penyusup secara ilegal meskipun telah berulang kali diperingatkan.

Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah LTS, termasuk Scarborough Shoal, yang telah membuat marah negara-negara tetangga yang mempermasalahkan beberapa batas yang menurut mereka memotong zona ekonomi eksklusif mereka.

Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim besar-besaran Beijing tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada 11 Agustus mengatakan dia mengutuk tindakan Tiongkok."Tindakan Tiongkok tidak dapat dibenarkan, ilegal dan ceroboh, terutama karena pesawatAngkatan Udara Filipina sedang melakukan operasi keamanan maritim rutin di wilayah udara kedaulatan Filipina," ucap Presiden Marcos Jr dalam sebuah pernyataan.

Panglima militer Filipina, Romeo Brawner, mengatakan bahwa manuver Tiongkok sangat berbahaya. "Namun Angkatan Bersenjata Filipina tidak akan tergoyahkan dan akan terus berpatroli di perairan dalam zona ekonomi eksklusif negara kami karena itu hak kami," kata Jenderal Brawner.

Protes Diplomatik

Terkait insiden terbaru di Scarborough Shoal,Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, pada Senin mengatakan bahwa Filipina akan meneruskan protes diplomatik ke Tiongkok.

"Tentu saja, kami akan memprotes insiden terbaru ini, terutama karena tindakan ini terjadi pada saat ketegangan mulai mereda, dan kemudian tiba-tiba hal ini terjadi," kata Menlu Manalo. "Presiden (Marcos Jr) sangat tegas dalam hal ini dan kami akan mempertahankan posisi itu," imbuh dia.