36 Gubernur Berkumpul di IKN, Bahas Koordinasi Kebijakan Pusat-Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pertemuan dengan para gubernur di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8), salah satunya membahas koordinasi dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 36 dari 38 gubernur yang hadir. Dua gubernur, yakni gubernur Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah berhalangan hadir, namun keduanya mengirim wakil gubernur untuk mewakili.

"Saya ingin sampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembuka di Istana Garuda, IKN, Selasa (13/8).

Presiden menegaskan bahwa gubernur harus memahami skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat sehingga gubernur bisa mengawal dan memonitor bupati dan wali kota di daerah agar kebijakan tersebut bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

Kebijakan yang harus sejalan itu, kata Presiden, terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan strategis agar pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinggungan.

Presiden Jokowi mencontohkan pembuatan waduk memakan biaya yang besar sehingga tentunya dibangun oleh pemerintah pusat, begitu juga dengan irigasi primer.

Namun, untuk irigasi sekunder dan tersier yang langsung mengairi persawahan seharusnya dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Tetapi, dalam kenyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang waduknya sudah, tetapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan kepada pemerintah pusat lewat gubernur, tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga meminta pemerintah pusat untuk membantu," kata Presiden.

Dalam pertemuan dengan gubernur itu, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR/Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal PolisiListyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.