Minyak Dunia Melambung, APBN Terancam Kehilangan Ruang Fiskal

APBN harus berfungsi sebagai counter cyclical untuk memitigasi dampak lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik.

JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia menjadi ujian serius bagi ketahanan fiskal Indonesia. Kebergantungan pada energi impor dan meningkatnya beban subsidi maupun kompensasi berisiko mempersempit ruang belanja pembangunan.

Dalam kondisi ini, APBN harus berperan sebagai peredam gejolak atau counter cyclical, bukan justru menjadi sumber tekanan baru melalui kebijakan yang tak terukur. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal, dan percepatan diversifikasi energi agar gejolak harga global tidak merembet menjadi beban ekonomi domestik.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menegaskan APBN harus berfungsi sebagai penyangga ekonomi (counter cyclical) untuk memitigasi dampak lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik. Pemerintah perlu memberikan insentif agar kenaikan harga energi tidak mendorong ekonomi ke jurang resesi.

"Misalnya ketika ada konflik geopolitik Iran – Amerika Serikat - Israel yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi dari 60 dollar AS menjadi 100 dollar AS maka APBN digunakan untuk mitigasi risiko dampak negatif dari kenaikan harga minyak itu," katanya kepada Koran Jakarta, Kamis (12/11).

Namun, Esther memperingatkan stimulus tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek untuk menahan harga, tetapi juga diarahkan pada investasi energi terbarukan dan pembangunan kilang minyak (refinery) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor minyak. "Insentif lainnya bisa digunakan untuk mendorong pembangunan refinery oil company agar Indonesia tidak menjadi negara net importir oil terus," ujarnya.

Esther berpandangan, potensi minyak mentah dalam negeri dapat dioptimalkan melalui penguatan kapasitas pengolahan domestik sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada impor, bahkan berpeluang menjadi eksportir minyak.

Kenaikan Menyeluruh

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan harga minyak mentah Indonesian Crude Price (ICP) Oktober 2026 sebesar 117,24 dollar AS per barel atau sekitar 1,9 juta rupiah per barel, naik 4,43 dollar AS dari September 2026 yang sebesar 112,81 dollar AS per barel. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyebut kenaikan rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) menjadi 117,24 dollar AS per barel pada Oktober 2026 dipicu penguatan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya premi risiko perang. Harga Brent naik 6,32 dollar AS menjadi 108,34 dollar AS per barel, sedangkan WTI meningkat 1,25 dollar AS menjadi 96,94 dollar AS per barel.

“Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," ujar Laode.

Tekanan harga juga dipengaruhi kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global, terutama keamanan jalur distribusi Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, serta terbatasnya persediaan minyak dunia. EIA mencatat persediaan minyak mentah komersial turun 3,8 persen di bawah rata-rata lima tahun.

Memasuki November 2026, ICP diproyeksikan berada di kisaran 103,94–108,94 dollar AS per barel. Pergerakannya akan dipengaruhi dinamika politik AS, geopolitik global, dan persediaan minyak dunia. Namun, pemulihan produksi di Teluk Meksiko AS pascabadai Isaias serta peluang meredanya ketegangan melalui diplomasi berpotensi menahan kenaikan harga.

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyatakan pasokan BBM nasional masih aman dengan cadangan diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga sekitar 21 hari. Namun, pemerintah dan Pertamina diminta memperbaiki distribusi serta memperketat pengawasan untuk mencegah kelangkaan akibat penyaluran ilegal dan keterlambatan pengiriman.

“Produksi minyak domestik yang hanya sekitar 639 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional melampaui satu juta barel per hari, turut menjadi tantangan ketahanan energi,” ujarnya.

Gangguan pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah juga memperpanjang waktu pengiriman BBM dari sekitar 15 hari menjadi 45 hari. Khilmi menegaskan antrean panjang di SPBU Bali bukan disebabkan ketiadaan stok, melainkan keterlambatan distribusi, termasuk keterlambatan bongkar muatan kapal tanker sekitar 18 jam.