Kemenkumham: Duta Anti Stunting Tingkatkan Pelayanan Pemasyarakatan

Doc: ANTARA/HO-Ditjenpas Kemenkumham RI

Ket. Pengukuhan Duta Anti Stunting Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, Banten, Kamis (8/8/2024).

JAKARTA - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Reynhard Silitonga mengatakan Duta Anti StuntingPemasyarakatan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan penurunan angkastunting(tengkes) pada anak bawaan di lapas atau rutan.

Ia menyebutkan pada 2020, tercatat sebanyak empat orang atau 14,29 persen dari 28 anak bawaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terindikasistunting, sehingga wajib menjadi perhatian bersama mengingat proses terjadinya kasus pada anak bawaan tidak terjadi dalam jangka pendek.

"Kasusstuntingini berawal dari kondisi kesehatan perempuan dalam jangka panjang, yaitu sejak sebelum hamil, kondisi hamil, dan melahirkan anak," ujar Reynhard dalam acara Pengukuhan Duta AntiStuntingPemasyarakatan di Tangerang, Banten, Kamis (8/8), seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham RI mengukuhkan Ketua Umum Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS).Anna Reynhard sebagai Duta AntiStuntingPemasyarakatan.

Dia menjelaskan secara umum, tugas Duta AntiStuntingPemasyarakatan meliputi meresmikan dan melakukan sosialisasi layanan kesehatan di Posyandu Ibu dan Balita Berdikari di lingkungan pemasyarakatan.

"Tugas lain Duta AntiStuntingPemasyarakatan, yakni mempromosikan pencegahanstuntingdan hidup sehat melalui penerapan pedoman gizi seimbang di lingkungan pemasyarakatan," ujarnya.

Dia menyebutkan sejak tahun 2021, Ditjenpas telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkanstunting, antara lain membangun aplikasiSimonev BAMA(sistem monitoring dan evaluasi bahan makanan) Kemenkumham untuk penguatan pengawasan pemberian layanan makanan bagi tahanan, anak, anak binaan, dan narapidana.

Kemudian, dia mengimbau UPT Pemasyarakatan untuk memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dengan hasil sebanyak 527 UPT Pemasyarakatan telah tersertifikasi serta membangun layanan posyandu ibu dan balita di lingkungan pemasyarakatan.

Reynhard mengungkapkan pada Maret 2024 telah dilakukan pengukuran status gizi dengan hasil dari 88 anak bawaan terdapat tiga orang atau 3,4 persen terindikasistunting.

"Jika dibandingkan dengan data indikasistuntingtahun 2020-2024, ada penurunan angka stunting sebanyak 10,89 persen di lingkungan pemasyarakatan," tuturnya.

Kendati demikian, dia menegaskan upaya Ditjenpas dalam menurunkan angkastuntingmembutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dari PIPAS.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi Ketua PIPAS dan pengurus yang telah bersedia membantu Ditjenpas dengan menjadi Duta AntiStuntingPemasyarakatan.

"Saya berharap dengan adanya dukungan dari PIPAS mampu mewujudkanzero stuntingdi lingkungan pemasyarakatan pada 2045, sejalan dengan visi dan misi Presiden RI," ucap Reynhard.