Foto: Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden

• Ads

  Advertisement

  

  

  

  📅 Kamis, 08 Agu 2024, 01:03 WIB

  

  Foto: Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden

  Doc. ANTARA/Reno Esnir

  Berita Foto Terbaru

  

  Penerapan Teknologi Tanam Benih Langsung di Lahan Pertanian

  

  Penguatan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Nasional

  

  Pemerintah Tingkatkan Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2027

  

  Penguatan Sektor Perkebunan Kakao melalui Bantuan Bibit bagi Petani Sulbar

  

  Wapres Gibran Temui Pimpinan MPR, Bawa Surat Pengunduran Diri

  

  Ketersediaan Stok Beras Nasional Jelang Natal dan Tahun Baru

  

  Rapat Kerja Polri dan Komisi III DPR Bahas Evaluasi serta Program Kerja…

  

  Oktober 2026, QRIS Bank Muamalat Tumbuh 92,17%

  

  Manulife Indonesia Pension Expo 2026 Dorong Kesiapan Pensiun dan Ketahanan Finansial Pekerja

  

  Panglima TNI Serahkan Tali Asih kepada Keluarga Prajurit TNI yang Gugur dalam…

  

  Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna, Pastikan Kesiapsiagaan…

  

  Panglima TNI Terima Kunjungan Deputy Commander USPACOM Tingkatkan Diplomasi Militer.

Berita Foto Terkait

Penerapan Teknologi Tanam Benih Langsung di Lahan Pertanian

13-11-2026

Wapres Gibran Temui Pimpinan MPR, Bawa Surat Pengunduran Diri

13-11-2026

Rapat Kerja Polri dan Komisi III DPR Bahas Evaluasi serta Program Kerja…

13-11-2026

Panglima TNI Serahkan Tali Asih kepada Keluarga Prajurit TNI yang Gugur dalam…

12-11-2026

Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan Pulau Terluar di Natuna, Pastikan Kesiapsiagaan…

12-11-2026

Panglima TNI Terima Kunjungan Deputy Commander USPACOM Tingkatkan Diplomasi Militer.

12-11-2026

×

Ket. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Guntur Hamzah (kiri) dan Hakim Konstitusi Asrul Sani (kanan) memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (7/8). Perkara tersebut terkait uji materi ambang batas pencalonan presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini.