Wapres Tegaskan Pilkada Serentak Butuh Pengawasan Lebih

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengingatkan tantangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) Serentak 2024 yang besar membutuhkan pengawasan lebih dari personel TNI/Polri.

"Tidak lama lagi, kita akan menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Tantangan pada pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah," ujar Wapres.

Demikian disampaikan Wapres dalam pesannya pada acara Pembekalan Wapres kepada Calon Perwira Remaja TNI/Polri Tahun 2024 di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (11/7).

Dengan persiapan yang baik, tata kelola pengawasan yang mumpuni, dan sinergi yang kuat dari semua pihak, menurut Wapres, Pilkada 2024 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Wapres mengemukakan bahwa aman dan tertibnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak lepas dari dukungan seluruh unsur prajurit TNI/Polri yang menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap kondusif.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi TNI/Polri terbukti dapat menekan potensi ancaman keamanan selama penyelenggaraan berlangsung.

Menurut Wapres, tugas saat ini adalah merangkul semua pihak untuk bersama-sama bersatu membangun bangsa. "Kita akan memastikan proses transisi pemerintahan nanti berlangsung dengan aman, tertib, dan damai," kata Wapres.

Pelaksanaan Pencalonan

Sementara itu, KPU RI meminta daerah agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 karena regulasi pencalonan Pilkada sudah ditetapkan.

"Rekan-rekan KPU Provinsi, kabupaten dan kota silakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bisa melalui rapat koordinasi atau audiensi," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Kholik saat memberikan materi dalam Rakor tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang digelar KPU Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis (11/7).

Menurut dia, tahapan pencalonan merupakan salah satu tahapan krusial yang melibatkan sejumlah pihak seperti disdukcapil, dinas pendidikan, kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lain.

Idham juga mengingatkan KPU Provinsi, KPU kabupaten dan kota agar berhati-hati dalam melaksanakan proses tahapan pencalonan, terkait persyaratan pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi para kandidat guna menghindari muncul potensi sengketa.

"Jadi rekan-rekan teliti dan cermat, jangan sampai keputusan yang diambil menimbulkan potensi sengketa, sebab KPU dituntut profesional juga menjalankan prinsip akuntabilitas dalam bekerja," katanya.