Pemda Ikut Berperan Aktif Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Tantangan inflasi yang terus meningkat akibat ketidakpastian global terus membayangi perekonomian nasional. Fenomena ini memberi tantangan di daerah sehingga pemerintah daerah (pemda) harus mampu menjaga stabilitas harga guna mengendalikan inflasi.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, saat ini, inflasi nasional ditargetkan di kisaran 1,5-3,5 persen. Namun, inflasi regional memang punya tantangan tersendiri karena kondisi setiap daerah berbeda-beda.

Ada daerah cenderung tinggi, sementara beberapa daerah lainnya relatif rendah. Hal ini dipengaruhi beberapa hal. "Jadi tinggi rendahnya inflasi tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, infrastruktur, biaya transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya," ucap Esther kepada Koran Jakarta, Minggu (30/6).

Esther menjelaskan jika daerah infrastruktur bagus, distribusi barang lebih lancar sehingga biaya transportasi lebih murah. Dengan kondisi itu, inflasi cenderung lebih rendah. Untuk mengendalikan inflasi, terang Esther, kuncinya pada kelancaran distribusi. Kemudian, daerah yang surplus juga harus siap bantu wilayah defisit. Lalu, itu ditambah kebijakan pemda.

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Doddy Zulverdi, mengatakan tantangan inflasi yang meningkat di tengah ketidakpastian global yang berlanjut perlu diwaspadai. "Hal tersebut perlu disikapi dengan cara memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah khususnya melalui program-program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," kata Doddy saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Purwokerto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pekan lalu.

Meskipun ketidakpastian global berlanjut, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat ditopang oleh aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia mengatakan sinergi serta kolaborasi diperlukan dalam menjaga daya saing dan kualitas produk UMKM di daerah. "Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi, upaya untuk mewujudkan ekosistem transaksi digital di daerah perlu untuk terus diperkuat," katanya.

Menurut dia, salah satu cara yang dapat dilakukan di antaranya semakin memperbanyak titik penerimaan pembayaran transaksi digital baik di ritel maupun keperluan retribusi di daerah.

Sinergi "Stakeholder"

Dia mengatakan kelancaran transaksi dalam perekonomian melalui peredaran uang rupiah yang baik senantiasa memerlukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Untuk itu, kami mengajak untuk bersama-sama menerapkan sikap Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah di seluruh penjuru daerah agar perekonomian berjalan lancar dan tumbuh merata," katanya.

Terkait, kegiatan pengukuhan tersebut, dia menyampaikan apresiasi kepada Rony Hartawan atas kontribusi dan kinerja terbaik yang telah diberikan semasa menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Purwokerto sejak tahun 2022 hingga 2023.

Menurut dia, hal itu tecermin dari terkendalinya inflasi di wilayah kerja BI Purwokerto berkat dukungan sinergi dan kolaborasi yang baik antara anggota TPID dengan Bank Indonesia Purwokerto.

"Kepada Ibu Christoveny yang mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto untuk melanjutkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta mitra strategis lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung dengan inflasi yang rendah dan stabil," kata Dody.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Purwokerto tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan dan serah terima jabatan yang dilakukan pada 15 Desember 2023.