Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

BPS Butuh Rp6 Triliun untuk Gelar Sensus Ekonomi 2026

📅 Jumat, 14 Jun 2024, 08:25 WIB | Oleh: Tim Penulis
BPS Butuh Rp6 Triliun untuk Gelar Sensus Ekonomi 2026 Doc: ANTARA/Uyu Septiyati Liman
Ket. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kiri) menyampaikan pemaparannya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan dan implementasi Sensus Ekonomi 2026 hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

"Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total," kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (13/6).

Ia mengatakan bahwa program tersebut pula yang membuat pihaknya mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, karena Sensus Ekonomi 10 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan dalam pengambilan data bukansampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

"Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun," ujar Amalia.

Terkait lamanya waktu yang dibutuhkan, ia menuturkan bahwa keberadaan teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut karena paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

"Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih," ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, Amalia mengatakan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

"Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025," imbuhnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Megapolitan
Pelatihan Mengemudi Becak L...
Olahraga
Ganda Campuran Indonesia Ra...
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.