Pemprov DKI Cairkan KJP Plus untuk 460 Ribuan Penerima

Kamis, 13 Jun 2024, 09:34 WIB

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencairkan bantuan sosial (bansos) dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap pertama gelombang satu kepada 460.143 orang penerima.

"KJP Plus tahap satu untuk periode Januari sampai Juni 2024 dicairkan secara bertahap (Januari sampai April sudah cair). Pada hari ini, cair dua bulan sekaligus untuk Mei dan Juni," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/6).

Adapun terkait pencairan bantuan dilakukan dalam beberapa tahapan dan pada tahap pertama terdiri dari dua gelombang, Budi mengatakan pencairan tahap pertama gelombang kedua untuk sebanyak 130.101 orang penerima masih perlu diverifikasi ulang.

Hal ini, imbuh dia, guna memastikan calon penerima adalah warga DKI yang memang benar-benar sebagai warga dari golongan tidak mampu.

"Verifikasi ulang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihakterkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Sosial," kata dia.

Menurut Budi, verifikasi memerlukan waktu sekitar satu bulan guna menentukan penerima tahap pertama pada gelombang dua dan dana diharapkan dapat cair pada bulan berikutnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak.

Dia juga meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus di DKI Jakarta dan mengatakan pemerintah berkomitmen akan terus mengawal menuju Indonesia emas tahun 2045 dari sektor pendidikan yang berkualitas.

KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Besarannya sesuai jenjang pendidikan, yakni untuk SD/MI sebesar Rp250 ribu per bulan, SMP Rp300 ribu per bulan dan SMA sebesar Rp420 ribu per bulan.

Sedangkan untuk SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebesar Rp300 ribu per bulan serta Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp1,8 juta per semester.

"Harapan kami, kepada orang tua dapat konsisten mendidik anak sejak dini agar dengan bijak mempergunakan KJP untuk keperluan sekolah," ujar dia.

Budi menekankan program harus tepat sasaran dan distribusinya lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Tangerang Menjadi Contoh Keteladanan Nasional Soal Pemeriksaan TBC

Wisatawan ke Bogor Bakal Dilayani Bus Khusus

Ogah Latih Timnas Senior! Timo Scheunemann Bongkar Alasan Mengejutkan di Balik Keputusannya!

Surplus Beras Harus Diikuti Pemerataan Distribusi

Trump Kritik Kanada, Perang Dagang Kembali Memanas

Pengendalian Polusi Jabodetabek Harus Terintegrasi

RI Pacu Pembangunan PLTS 30 GW Nasional

ISPU Banjarbaru Tembus 100, Wamenko Pangan Imbau Warga Pakai Masker Cegah ISPA

Pemkot Makassar Libatkan RT dan RW untuk Pendataan Perlinsos Digital 2026

Sepekan Pascagempa, Tim PU Sisir Puluhan Titik Kerusakan di Flores

Produksi Terus Anjlok, RUU Migas Dituntut Hentikan Tren Penurunan Lifting Minyak

Korban KLM Pantes Bertambah, Satu ABK Ditemukan Tewas Setelah Lima Hari

Event Horizon: Horor Kosmik Lawas yang Dulu Diremehkan, Kini Justru Terasa Makin Mengerikan

The Dog Stars: Ridley Scott Tinggalkan Dunia yang Hancur untuk Film Apokaliptik yang Manusiawi

Mendorong Potensi Kemaritiman Kaltara dengan Lomba Balap Speedboat Kodaeral XIII

PMI Lebak Menggelar Donor Darah di Museum Multatuli Rangkasbitung

Monsun Australia-El Nino Mempengaruhi Penurunan Pertumbuhan Awan

Mematangkan Persiapan Menjadi Tuan Rumah MTQ Babel 2026

Merubah Ruang Publik Menjadi Panggung Seni dan Budaya

Penyaluran Bantuan Sumur Bor bagi Petani Gowa

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.