DPR Bahas Program Kebijakan 2025 dengan Tiga Menko

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama tiga Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas program dan kebijakan di bidang masing-masing untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa DPR ingin meninggalkan warisan yang baik untuk pemerintahan selanjutnya, khususnya untuk melanjutkan program dan kebijakan yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

"Yang kita urus ini para Menko yang bekerja paralel, oleh karenanya warisan yang sudah baik ini kita lanjutkan," kata Said saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6).

Adapun tiga Menko yang menghadiri rapat itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia pun menyampaikan bahwa anggaran belanja bagi semua kementerian dan lembaga di tahun 2025 turun, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Termasuk, kata dia, anggaran bagi setiap kementerian koordinator.

Meski begitu, menurutnya DPR percaya kepada pemerintahan saat ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada presiden terpilih untuk melakukan berbagai upaya demi menuntaskan janji visi dan misinya melalui program dan kebijakan. "Sebagaimana dulu di tahun 2015 dari Pak SBY dan Pak Jokowi mengalami masa transisi yang sama," kata dia.

Adapun ketiga Menko itu kemudian memaparkan program-programnya di bidang masing-masing, dimulai dari Luhut, Hadi, dan yang terakhir Muhadjir.