Ini yang Dilakukan Pemprov Sumut untuk Kendalikan Inflasi

Doc: ANTARA/HO-Humas Pemprov Sumut

Ket. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BPN), Mabes TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengintensifkan koordinasi bersama pemangku kebijakan terkait guna mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BPN), Mabes TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Selasa.

Dalam rapat tersebut, tercatat pada Mei 2024, terjadi inflasi year on year (y/y) Provinsi Sumut sebesar 4,26 persen.

Inflasi tertinggi terjadi di Sumut di Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dan terendah di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51 persen. Sementara inflasi month to month (m-to-m) Sumut sebesar 0,48 persen.

"Kita terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran OPD terkait, dalam hal pengendalian inflasi, juga koordinasi dengan BPS, Bank Indonesia, Bulog, kabupaten/kota," ujar Hassanudin.

Menurutnya, faktor pemicu terjadinya inflasi adanya kenaikan sejumlah harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata cabai merah di Sumut pada Mei 2024 adalah Rp48.260 per kilogram, melonjak dibandingkan bulan sebelumnya yakni Rp39.620 per kilogram.

Adapun lima komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sumut secara bulanan pada Mei 2024 yaitu cabai merah (0,37 persen), bawang merah (0,23 persen), daging ayam ras (0,08 persen), tomat (0,06 persen) dan sawi hijau (0,03 persen).

Untuk itu, pihaknya berkomitmen mengendalikan inflasi salah satunya dengan mengintensifkan koordinasi bersama pemangku kebijakan terkait.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kepada daerah yang mengalami inflasi untuk segera mengevaluasi dengan memperkuat koordinasi antar lintas sektor.

"Diharapkan kepala daerah turun langsung mengecek harga kebutuhan pokok, mengingat akan menghadapi hari Raya Idul Adha," ujar dia.

Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari dalam kesempatan yang sama menyampaikan sejumlah upaya pengembangan bawang merah di wilayah minus atau defisit dengan program champion.

Ia mengatakan champion nantinya berperan sebagai mentor, pembina, pembimbing, pendamping untuk melatih petani lokal setempat dalam membudidayakan bawang merah di wilayah defisit.

"Di sini champion juga bisa berperan sebagai offtaker hasil panen petani di lokasi penumbuhan baru. Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi gudang penyimpanan dan clodstorage. Selain itu, champion juga bisa berperan sebagai supplier melalui skema kerja sama antardaerah," kata dia.

Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan menyediakan lahan dan calon petani yang akan dibina oleh champion.