Wapres Ma'ruf Harap Masyarakat di Papua Jaga Situasi Kondusif Jelang Pilkada

Doc: ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Ket. Wapres Ma'ruf Amin (tengah) saat acara tatap muka dan dialog pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).

MERAUKE - Wakil PresidenMa'ruf Amin mengharapkan seluruh masyarakat di Tanah Papua dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai menjelang dan saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

"Salah satu agenda penting tahun ini, yakni Pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan, kurang dari enam bulan lagi, kita akan menyelenggarakan pilkada serentak," ucap Wapres memberi sambutan pada acara "Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.

Untuk itu, Wapres mengharapkan seluruh masyarakat Papua, khususnya di Papua Selatan, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai.

"Dengan demikian, pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan," ujar Wapres.

Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa kunjungan kerjanya ke wilayah Papua untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik.

"Ini adalah amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini," katanya.

Wapres Ma'rufmenjelaskan kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang harus terus kita kawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maupun antara pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), pemerintah juga telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).

Melalui BPP, menurut Wapres, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua.

"Kita sedang menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan," ucap Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan ada tiga provinsi di Tanah Papua yang rawan terhadap gangguan keamanan saat pilkada.

Tiga provinsi yang menjadi daerah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

"Karena itu TNI-Polri akan berupaya mengantisipasi agar pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan lancar," kata Hadi usai melakukan pertemuan tertutup dengan unsur pimpinan TNI-Polri yang yang bertugas di Tanah Papua di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis (30/5).