Korsel Batalkan Kesepakatan Militer Antar-Korea

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) akan sepenuhnya menangguhkan perjanjian militer yang dibuat pada 2018 untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara (Korut), kata Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korsel pada Senin (3/6). Pernyataan Seoul itu dilontarkan setelah Pyongyang mengirim ratusan balon berisi sampah melintasi perbatasan.

Seoul menangguhkan sebagian perjanjian tersebut tahun lalu setelah Korut menempatkan satelit mata-mata ke orbit, namun NSC mengatakan pihaknya akan memberitahu kabinet untuk menangguhkan seluruh Perjanjian Militer 19 September hingga rasa saling percaya antara kedua Korea pulih.

Dalam sepekan terakhir, Pyongyang telah mengirim hampir seribu balon yang membawa sampah termasuk puntung rokok dan kemungkinan kotoran ke Korsel, sebagai tindakan pembalasan atas surat-surat yang memuat propaganda antirezim yang diorganisir oleh para aktivis di Korsel.

Korsel menyebut provokasi terbaru dari negara tetangganya itu "tidak rasional" dan "kelas rendah" namun, tidak seperti serentetan peluncuran misil balistik baru-baru ini, kampanye sampah tersebut tidak melanggar sanksi PBB terhadap pemerintahan Kim Jong-un yang terisolasi.

Korut pada Minggu (2/6) membatalkan pengiriman balon dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan balasan yang efektif, namun memperingatkan bahwa pengiriman balon lebih lanjut mungkin akan dilakukan jika diperlukan.

Deklarasi Pengabaian

Kesepakatan militer tahun 2018, yang ditandatangani pada periode hubungan hangat antara kedua negara yang secara teknis masih berperang, bertujuan untuk mengurangi ketegangan di semenanjung dan menghindari eskalasi yang tidak disengaja, terutama di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat.

Namun setelah Seoul menangguhkan sebagian perjanjian tersebut pada November tahun lalu untuk memprotes keberhasilan peluncuran satelit mata-mata Pyongyang, Korut mengatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi menghormati perjanjian tersebut.

Akibatnya, NSC Korsel mengatakan bahwa perjanjian tersebut hampir tidak berlaku lagi karena deklarasi pengabaiande factooleh Korut, namun mematuhi perjanjian lainnya akan merugikan Korsel dalam hal kemampuan mereka untuk menanggapi ancaman seperti balon.

"Penghormatan terhadap perjanjian tersebut menyebabkan masalah signifikan dalam postur kesiapan militer kita, terutama dalam konteks serangkaian provokasi baru-baru ini oleh Korut yang menimbulkan kerusakan dan ancaman nyata terhadap warga negara kita," kata NSC.

"Langkah tersebut akan memungkinkan pelatihan militer di daerah sekitar garis demarkasi militer dan juga memungkinkan tanggapan yang lebih memadai dan segera terhadap provokasi Korut," imbuh dewan itu.

Saat ini keputusan tersebut perlu disetujui oleh rapat kabinet yang dijadwalkan pada Selasa (4/6) sebelum berlaku efektif. AFP/I-1