Filipina Peringatkan Tiongkok dengan Tindakan Perang

SINGAPURA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, pada Jumat (31/5) lalu mengatakan bahwa setiap prajurit atau warga negara Filipina yang terbunuh karena tindakan yang disengaja di Laut Tiongkok Selatan (LTS) maka akan didefinisikan Manila sebagai "tindakan perang" yang akan ditanggapi oleh Filipina.

"(Warga) kami telah ada yang menderita luka-luka, namun syukurlah, kami belum sampai pada titik di mana salah satu prajurit kami, warga sipil atau lainnya, terbunuh," kata Presiden Marcos Jr yang menggunakan kata-kata yang paling keras hingga saat ini mengacu pada sebuah meningkatnya pertikaian maritim dengan Tiongkok di LTS.

"Tetapi begitu kita mencapai titik itu, kita pasti sudah melewatirubicon(garis pembatas)," imbuh dia saat menanggapi pertanyaan dari para hadirin setelah pidato utamanya pada forum Shangri-La Dialogue 2024 yang diadakan di Singapura.

Pada April lalu, Presiden Marcos Jr mengatakan bahwa setiap kematian warga Filipina akibat agresi "kekuatan asing" di LTS dapat memicu perjanjian pertahanan antara Filipina dan Amerika Serikat (AS).

Dalam pidatonya di forum ini, Marcos Jr sekali lagi merujuk pada perjanjian pertahanan dengan AS, dengan mengatakan: "Saya yakin, mitra perjanjian kami juga memegang standar yang sama ketika tindakan bersama akan dilakukan untuk mendukung insiden semacam itu di orang Filipina."

Pada Maret lalu, Penjaga Pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke kapal Filipina, yang menurut Filipina mengakibatkan cedera dan kerusakan properti.

Menanggapi pidato Marcos, Letnan Jenderal He Lei yang juga merupakan mantan wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Militer Tiongkok, mengatakan kepada wartawan: "Jika kematian satu orang dalam satu bentrokan yang tidak disengaja sudah cukup untuk memicu perang, maka saya pikir ini negara sedang berperang."

Tahun lalu, Manila dan Beijing terlibat perselisihan sengit mengenai klaim mereka yang sudah lama saling bersaing di LTS. Sebelumnya pada Mei, Filipina menuduh Tiongkok membangun sebuah pulau buatan di wilayah yang disengketakan dan mengerahkan sebuah kapal untuk memantau aktivitas ilegal tersebut, dengan dua kapal lainnya ditempatkan secara bergilir di wilayah tersebut.

Perlu Perimbangan

Sejak menjabat pada 2022, Marcos Jr telah mengambil tindakan yang lebih keras dibandingkan pendahulunya terhadap tindakan Tiongkok, apalagi ia telah mendapat dukungan dari AS, Jepang dan Australia.

Meskipun Marcos tidak secara eksplisit menyebut nama Tiongkok dalam pidato utamanya, ia pun menyerukan penolakan atas tindakan tegas yang bertujuan untuk menyebarkan klaim yang berlebihan dan tidak berdasar melalui kekerasan, intimidasi, dan penipuan.

Mengutip putusan pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional, Marcos Jr berkata: "Garis yang kami buat di perairan kami bukan berasal dari imajinasi, tetapi dari hukum internasional."

Namun ia juga mencatat bahwa pengaruh Tiongkok terhadap situasi keamanan dan perkembangan ekonomi di Asia tenggara adalah fakta permanen yang harus diimbangi dengan pengaruh stabilisasi AS.

Negara-negara Asean, kata Marcos Jr, perlu dengan tegas menolak interpretasi yang salah yang menggambarkan kawasan ini sebagai hanya wacana persaingan geopolitik.ST/I-1