Komitmen Atasi Masalah Air Minim

JAKARTA - Ancaman krisis air semakin nyata di depan mata, terutama di beberapa negara. Ironisnya, anggaran global untuk mengatasi persoalan air sangatlah minim dan bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk modernisasi sistem persenjataan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap seluruh negara yang hadir di forum air dunia atau World Water Forum di Bali memiliki kesadaran sama bahwa isu air adalah "sleeping crisis" yang harus ditangani dengan saling bergotong royong.

"Karena itu, langkah antisipatif dari berbagai multipihak termasuk parlemen dunia harus segera dilakukan," ungkap Puan di hadapan perwakilan parlemen dari 49 negara yang hadir saat pembukaan agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Laporan UNICEF menunjukkan separuh populasi dunia berpotensi hidup di daerah yang rawan kekurangan air pada 2025. Satu dari empat anak di dunia berpotensi hidup dalam kondisi rawan air ekstrem pada 2040.

Tak hanya itu, FAO melaporkan sebanyak dua miliar manusia tetancam mengalami kelangkaan air absolut yang sulit dipulihkan. Bahkan, kelompok masyarakat yang paling rentan, wanita dan anak-anak akan paling terdampak mengalami kesengsaraan.

Dirinya menyayangkan sejumlah negara berlomba-lomba meningkatkan anggaran modernisasi anggaran persenjataan.

Berdasarkan laporan yang diterima, anggaran militer pada 2023 dinilai meningkat menjadi 2,4 triliun dollar AS. Sementara, studi terbaru Bank Dunia menyebutkan belanja sektor perairan sebesar 164 miliar dollar AS.

Tercatat, komitmen pendanaan negara maju untuk mengatasi perubahan iklim di negara berkembang adalah sebesar 100 dollar AS miliar per tahun. Berarti, belanja global untuk sektor air senilai kurang dari 10 persen belanja militer.

Puan menegaskan diplomasi parlemen harus segera berperan aktif untuk menurunkan tensi tekanan geopolitik global sehingga setiap negara bisa lebih fokus memperkuat dukungan antarnegara demi menyelamatkan masyarakat dunia dari krisis air.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, yang juga Anggota Komite Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) menceritakan kondisi konflik geopolitik sekaligus krisis air terkini yang mendera di sejumlah negara.

Di belahan Suriah Barat Laut, pengungsi kesengsaraan panjang akibat tertutupnya akses air bersih dan aman akibat dampak konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, perubahan iklim membawa dampak nyata terhadap sistem pertanian dan irigasi.

Sebagaimana dijelaskan Bank Dunia, Amerika Latin telah mengalami 74 kali kekeringan sehingga menyebabkan kerugian lebih dari 13 miliar dollar AS.

Asia Terdampak

Di Asia turut terdampak tanpa terkecuali. Berdasarkan laporan UNICEF, terdapat 347 juta anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kelangkaan air sangat tinggi di Asia Selatan.

Selain itu, sekitar tiga perempat air di Asia Pasifik berada pada kondisi yang tidak aman. Lebih dari 90 persen penduduk di kawasan ini telah menghadapi krisis air. Namun, pada saat bersamaan fakta menunjukkan 90 persen air tawar dikonsumsi untuk kegiatan pertanian.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat tiga tujuan utama dalam World Water Forum ke-10 yaitu penetapan Hari Danau Sedunia (World Lake Day), pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience, dan mengarusutamakan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil.