Presiden Georgia Memveto UU 'Pengaruh Asing' yang Kontroversial

TBILISI - Presiden Georgia Salome Zurabishvili pada Sabtu (18/5) melakukan veto yang sebagian besar bersifat simbolis terhadap undang-undang "pengaruh asing" yang telah memicu protes dan peringatan dari Brussels bahwa tindakan tersebut akan melemahkan aspirasi negara tersebut di Uni Eropa.

Anggota parlemen dari partai berkuasa Georgian Dream melakukan pemungutan suara untuk menyetujui undang-undang tersebut minggu ini, yang bertentangan dengan pengunjuk rasa yang khawatir negara bekas republik Soviet tersebut beralih dari sikap pro-Barat dan kembali ke Russia.

Tindakan tersebut memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara Laut Hitam tersebut.

"Hari ini saya memveto… undang-undang tersebut, yang pada hakikatnya adalah Russia, dan bertentangan dengan konstitusi kami," kata Zurabishvili dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada Sabtu.

Namun partai Georgiaan Dream memiliki cukup anggota di parlemen untuk membatalkan veto tersebut.

RUU tersebut telah memicu gelombang protes. Para pengkritiknya mengatakan undang-undang tersebut mirip dengan undang-undang Russia yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Menurut jajak pendapat, lebih dari 80 persen penduduk ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, dan sangat anti-Kremlin.

Peringatan dari UE

Brussel pada hari Sabtu mengulangi peringatannya bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan upaya Georgia menjadi anggota UE, yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut.

Ketua Dewan Eropa Charles Michel pada Sabtu memposting di X (Twitter), bahwa veto presiden menawarkan "momen untuk refleksi lebih lanjut".

Dia meminta anggota parlemen untuk "memanfaatkan peluang ini" untuk menjaga Georgia tetap berada di jalur UE.

Perdana Menteri Irakli Kobakhidze telah mengisyaratkan kesiapan partainya untuk mempertimbangkan usulan amandemen undang-undang yang diajukan Zurabishvili, jika ia mencantumkannya dalam dokumen vetonya.

Namun sang presiden - yang berselisih dengan partai berkuasa - telah mengesampingkan kemungkinan melakukan "negosiasi yang salah, dibuat-buat, dan menyesatkan" dengan Partai Georgian Dream.

RUU ini mengharuskan LSM dan media yang menerima lebih dari 20 persen dana mereka dari luar negeri untuk mendaftar sebagai badan yang "mengejar kepentingan kekuatan asing."