Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

KPK Perbanyak Desa Percontohan Antikorupsi pada 2025

12 Minggu, 19 Mei 2024, 10:56 WIB | Oleh: Tim Penulis
KPK Perbanyak Desa Percontohan Antikorupsi pada 2025 KPK Perbanyak Desa Percontohan Antikorupsi pada 2025 Doc: ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ket. Logo KPK di Gedung KPK, Jakarta.

MAMUJU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memperbanyak desa percontohan antikorupsi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) guna memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"KPK akan membentuk lagi desa antikorupsi pada 33 Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulbar pada 2025," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Sulbar Mustari Mula di Mamuju, Sabtu (18/5).

Ia mengatakan pada 2023 dan 2024 KPK telah membentuk 22 desa antikorupsi pada 22 provinsi di Indonesia, termasuk Sulbar, dan tahun 2025 akan kembali memperbanyak desa antikorupsi.

Pemprov Sulbar yang diwakili Dinas Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) perluasan percontohan desa antikorupsi yang telah diselenggarakan KPK di Jakarta, Kamis (16/5).

Bimtek tersebut bertujuan untuk menyusun sejumlah indikator penilaian dalam upaya mendukung program perluasan percontohan desa antikorupsi di tingkat kabupaten.

"KPK memberikan apresiasi kepada tiga provinsi yakni ProvinsiSulbar, Gorontalo dan Provinsi Riau, karena dianggap paling aktif dalam upaya membangun percontohan desa antikorupsi," ujar Mustari.

Menurut dia, desa antikorupsi diperbanyak karena KPK ingin meningkatkan kesadaran masyarakat serta menumbuhkan budaya antikorupsi secara masif dan berkelanjutan di desa, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

"Anggaran desa diharapkan dikelola dengan benar untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa, sehingga korupsi dicegah dengan program desa anti korupsi ini," katanya.

Dana desa sebesar Rp538 triliun seharusnya membuat desa lebih maju dan sejahtera, dan KPK berharap anggaran tersebut dikelola efektif, tanpa ada kebocoran dalam pengelolaannya.

"Pemprov Sulbar melalui Diskominfo Sulbar mendukung penuh program desa antikorupsi yang dilaksanakan di Sulbar, yang akan berdampak pada pembangunan desa," ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Megapolitan
Polisi Jakut Bongkar Sindik...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.