Kementerian Desa Imbau Pemda Tuntaskan Target RPJMN 2020-2024
Senin, 06 Mei 2024, 11:36 WIBJAKARTA -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang terkait percepatan penyelesaian pertanahan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
"Kami mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh satuan kerja yang mendapatkan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi pada kegiatan ketransmigrasian pada tahun 2024, agar segera melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, serta menyusun rencana pembangunan daerah untuk percepatan realisasi anggaran," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendes PDTT Sigit Mustofa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/5).
Ia menambahkan target RPJMN 2020-2024 itu perlu dituntaskan sebelum penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Transmigrasi 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel0 pada 5-8 Mei 2O24. Hal itu disampaikan Sigit dalam acara Pra Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar, Minggu (5/5).
Pra-Rakor tersebut merupakan rangkaian acara Rakor Transmigrasi 2024 yang direncanakan akan dibuka langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar pada Senin (6/5). Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi 2024 mengambil tema "Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing".
Sigit lebih lanjut menyampaikan beberapa tujuan Rakor Transmigrasi 2024yaitu mengonsolidasikan kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target RPJMN 2O2O-2O24, mensinkronisasirencana revitalisasi kawasan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan dari daerah, dan menggali peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.
Selain KemendesPDTT, Rakor Transmigrasi 2024 juga menghadirkan narasumber lintas kementerian/lembaga antara lain Deputi Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Mengenai transmigrasi, Sigit menyampaikan hal tersebut pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1905. Lalu, transmigrasi diselenggarakan kembali untuk pertama kali pada tahun 1950. Sejak itu hingga hari iniprogram transmigrasi telah berjalan selama 74 tahun.
Beberapa catatan penting yang ditorehkan oleh program transmigrasi selama perjalanannya antara lain meliputi keberhasilan pemerintah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa.
Penataan sebaran penduduk sebanyak itu kemudian memprakarsai pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya. Pembangunan wilayah melalui program transmigrasi tersebut juga berhasil mendorong terbentuknya daerah-daerah administrasi baruyaitu 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota/kabupaten.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Jelang Puncak Armuzna, Wamenag Romo Muhammad Syafi'i Pastikan Kematangan Mitigasi Haji
-
Waspada Musim Kering, 25 Kecamatan Tangerang Rawan Kebakaran
-
Diduga Jadi Bandar Narkoba, Bareskrim Buru Pemilik New Zone Medan
-
Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Mulai 10 Juni 2026: Pertamax dan Pertamax Green Naik
-
Pembangunan jalan desa program padat karya Yogyakarta
-
Bea Cukai Soekarno-Hatta Gagalkan Pemasukan 350 Ribu Dolar AS Tanpa Izin
-
Pemerintah Kirim 198 Ton Beras Banpang untuk 9.938 KPM di Kota Pariaman
Berita Terbaru
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.