Perkuat Kolaborasi, Kerja Sama dengan Negara Lain Diperlukan dalam Memberantas Judi Online

Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansongmenyampaikan bahwa kerja sama dengan Interpoldan kepolisian negara lain diperlukan dalam upaya untuk memberantas praktik judionline.

"Nanti Satgas ini juga saya kira akan bekerja sama dengan Interpol, bekerja sama dengan polisi di negara lain," ujar Usman di Jakarta, Selasa.

SebagaimanaSatuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, ia mengatakan, satuan tugas (satgas) terpadu pemberantasan judionlinejuga akan bekerja sama dengan pihak berwenang di negara lain supaya bisa menangani masalah itu secara menyeluruh.

"Jadi itulah dibentuk satgas. Kalau tidak ada satgas mungkin bingung-bingung, siapa nih yang harus berkoordinasi dengan luar negeri .... Tapi, kalau ada kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itulah yang kita sebut dengan penanganan yang komprehensif itu," kataUsman.

Satgas yang mencakup perwakilan dari berbagai lembaga dan kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Polri, bekerja mengatasi judionlinedi bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Tugasnya nanti Kementerian Kominfo tentu mengawasi ruang digital, kalau OJK soal rekeningnya, PPATK soal alirannya, kalau polisi menangkap, menyelidiki," kata Usman.

Ia menyampaikan bahwasatgas akan melakukan upaya komprehensif, integral, dan holistik dalam menanggulangiperjudianonline.

Pemerintah membentuk satgas terpadu untuk mengatasijudionlinesecara lebih menyeluruh.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjantoditugasi memimpin satgas tersebut.