Insentif Bahan Baku Industri Disiapkan

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memetakan berbagai solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik Timur Tengah (Timteng). Insentif impor bahan baku industri dari Timteng tengah disiapkan karena adanya kemungkinan terganggunya suplai bahan baku bagi industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menuturkan subsektor yang terganggu terutama di industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar naphtha dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut.

"Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan supplier alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya," ungkap Menperin di Jakarta, Kamis (18/4).

Rencana insentif tersebut dipaparkan Agus sembari memantau situasi geopolitik dunia yang tengah bergejolak. Saat ini, situasi Timur Tengah semakin memanas dengan adanya konflik Iran dan Israel baru-baru ini. Eskalasi geopolitik di wilayah tersebut diwaspadai dapat berpengaruh terhadap Indonesia dan negara-negara Asean lainnya.

Konflik diperkirakan berdampak terhadap peningkatan harga energi, biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dollar AS. Hal tersebut merupakan konsekuensi menjadi bagian dari perekonomian dan rantai pasok global.

Karena itu, tegas dia, pemerintah perlu menganalisis dan menyiapkan smart policy untuk memitigasi pengaruh terhadap sektor manufaktur di dalam negeri.

Kemenperin, selanjutnya, mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, yang bertujuan untuk segera meningkatkan program substitusi impor. Hal ini perlu didukung dengan memperketat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia.

Menperin menambahkan, saat ini menjadi momen tepat bagi sektor industri mendapatkan kepastian keberlanjutan implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Kemudian, mengusulkan peningkatan penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra.

"Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currencies, terutama dollar AS, mengingat skala ekonomi dan volume perdagangan antarnegara Asia terus meningkat, juga untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Menperin.

Siapkan APBN

Di samping menyiapkan insentif, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pemerintah harus mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"Jika setiap rupiah melemah sebesar 500 rupiah dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar 100 triliun rupiah," jelas Said.

Disebutkannya, APBN 2024 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar 15.000 rupiah per dollar AS dan harga minyak mentah di Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia 82 dollar AS per barel.